Sabtu, 13 Juli 2024  
 
Kemenkumham Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,7 Triliun

RL | Nasional
Senin, 07 Juni 2021 - 19:53:36 WIB

Kantor Kemenkuham.
TERKAIT:
   
 
Jakarta | Tiraskita.com - Pada Senin (7/6) hari ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Kemenkumham mengajukan usulan tambahan anggaran dana sebesar Rp2,7 triliun.

Wakil Menteri Kemenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa jumlah anggaran yang diusulkan itu lebih kecil dari kebutuhan sebenarnya. Hal ini lantaran mengingat kondisi Indonesia yang masih berada dalam masa COVID-19.

Edward mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran Kemenkumham untuk tahun 2022 mendatang sebenarnya berjumlah Rp30,2 triliun. Sedangkan untuk pagu indikatif yang disetujui hanya sebesar Rp17 triliun. Sehingga terdapat selisih kekurangan anggaran dana sebesar Rp13,2 triliun.

"Meskipun selisih kekurangan anggaran Kemenkumham sebesar Rp13,2 triliun, tetapi pada kesempatan yang baik ini kami hanya mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp2,7 triliun," tutur Edward dalam rapat.

 Lebih lanjut, Edward menjelaskan usulan tambahan anggaran dana tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian, program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp403 miliar dan program pemajuan dan penegakan HAM sebesar Rp9,3 miliar.

Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun itu juga akan digunakan untuk tujuh kegiatan antara lain operasional tiga lembaga permasyarakatan di Nusakambangan yakni lapas maximum security terorisme, minimum security narkoba dan minimum security nirbaya. Kemudian penanganan overcrowding, peningkatan kualitas mutu bangunan dan tanggap darurat unit pelaksana teknis (UPT) permasyarakatan.

Selanjutnya, perbaikan kualitas pendidikan kedinasan, serta layanan keimigrasian di pusat dan wilayah. Menurutnya, kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

"Misalnya adalah overcrowding, yang tidak tertangani dengan baik akan memberi pandangan negatif dari dunia luar," tutup Edward. "Dan rawan terjadi kerusuhan dalam lapas."

Sementara itu, Kemenkumham juga memastikan akan memberi bantuan hukum untuk para petugas permasyarakatan yang menangani terpidana kasus terorisme. Pihaknya mengimbau para petugas untuk tidak takut dengan pelanggaran HAM selama menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang ada.

sumber:wowkeren.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  • NasDem Usung H Bistamam - Jhony Charles bertarung di Rokan Hilir
  • BKPSDMD Kota Cimahi Sosialisasikan Permenpan RB NO 1 Thn 2023 dan PERKA BKN NO. 3 Thn 2023
  • Sekretaris Komisi lll DPRD Jabar Mengapresiasi Upaya Pemprov Dalam Berantas judi online
  •  
     
     
    Selasa, 14 April 2020 - 11:26:56 WIB
    Penyebaran Transmisi Lokal Covid-19
    Waspada, Riau Sudah Masuk Zona Merah Pandemi Covid-19
    Jumat, 08 Desember 2023 - 13:08:28 WIB
    KPPI Riau Studi banding, Yuningsih Bahas Posisi Perempuan Dalam Politik
    Minggu, 30 Juni 2024 - 08:46:56 WIB
    Diikuti Perwakilan Pemda se Indonesia, Puncak Harganas ke 31 Resmi Diselenggarakan
    Rabu, 22 September 2021 - 15:59:47 WIB
    "KALAPAS GARUT RESMI MENUTUP PROGRAM REHABILITASI SOSIAL"
    Minggu, 26 Desember 2021 - 09:42:23 WIB
    Serahkan Bantuan Pemprov Riau, Wakil Ketua DPRD Riau Tinjau Korban Banjir Rohul
    Senin, 14 Juni 2021 - 19:19:22 WIB
    Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan
    Rabu, 20 Juli 2022 - 13:46:10 WIB
    DPRD Dorong Potensi PAD Dari Sektor Diluar Pajak Terus Digali
    Selasa, 30 Maret 2021 - 08:39:22 WIB
    Hadiri HUT Damkar ke 102,
    Bupati Inhil: Pengendalian Kebakaran Tugas Kita Bersama
    Rabu, 04 November 2020 - 08:12:56 WIB
    PDIP Kecam Tindakan Represif Oknum Aparat Kepada Pendemo
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:50:19 WIB
    Seorang Walikota Diikat di Pohon Lantaran Tidak Menepati Janji Kampanye
    Kamis, 16 Juli 2020 - 08:21:12 WIB
    Wisuda Taruna Poltekip, Menkumham Yasonna Laoly Ungkap Mimpinya dan Tantangan Pemasyarakatan
    Kamis, 11 Februari 2021 - 09:00:11 WIB
    Wamendes Budi Arie Harap Dana Desa 2021 Sentuh Sektor Produktif
    Kamis, 25 April 2024 - 11:25:18 WIB
    Pj Gubri Ikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Surabaya
    Selasa, 16 Maret 2021 - 09:09:54 WIB
    CEO PT PMA MPDT dan Konsultan Hukum Terima Kunjungan Para Pengusaha Indonesia
    Senin, 10 Februari 2020 - 21:49:04 WIB
    Pemerintah Larang Pertunjukan Lumba-Lumba
    Pertunjukan Lumba-Lumba Keliling Resmi Dilarang Pemerintah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved