Minggu, 25 09 2022  
 
Novel Baswedan: Firli Bahuri Bukan Pemilik KPK, Tak Bisa Bertindak Sewenang-Wenang

RL | Nasional
Sabtu, 05 Juni 2021 - 15:20:49 WIB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
TERKAIT:
   
 
TIRASKITA.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyebut, tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 adalah tindakan sewenang-wenang. SK tersebut berisi penonaktifan Novel dan 74 pegawai KPK lainnya.

Novel mengatakan, penerbitan SK tersebut tak sesuai dengan undang-undang. Menurut Novel, KPK bukan milik pribadi Firli Bahuri. Firli hanya pimpinan KPK yang bekerja berdasarkan periode tertentu.

"Apapun yang dilakukan oleh Pak Firli Bahuri harusnya mendasari ke aturan hukum. Pak Firli Bahuri bukan pemilik KPK dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum," ujar Novel di Gedung ACLC KPK, Senin (17/5).

Meski demikian, Novel menyebut dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya yang dinonaktifkan akan terus bekerja memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Novel, itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pegawai.

"Kami dari 75 ini banyak yang belum terima SK (surat keputusan) terkait apakah masih terus bekerja, kita harus paham bahwa SK yang ditandatangani Pak Firrli Bahuri tidak membuat kami menjadi harus kehilangan gaji, dibayar oleh negara," ujar Novel.

"Oleh karena itu sebagai aparatur, tentu kami harus melakukan kewajiban ketika mendapat gaji. Oleh karena itu apakah tetap bekerja? Sebisa mungkin bekerja," Novel menambahkan.

Hanya saja, menurut Novel, di balik dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya yang memutuskan tetap bekerja, namun ada permasalahan serius dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 itu.

"Tentunya ada masalah serius dengan keputusan Pak Firli Bahuri yang memerintahkan menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Tapi saya kira kita harus lihat ke depan seperti apa, jadi kita belum bisa putuskan sekarang," kata Novel.

Novel menyebut dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya akan segera berkirim surat kepada pimpinan dan mengklarifikasi SK tersebut.

"Dalam poin di dalam SK tersebut di antaranya mengatakan kami diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab, walaupun secara awam kita bisa tahu perintah tersebut perintah yang aneh. Karena SK terkait dengan hasil (tes wawasan kebangsaan), tetapi disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Tapi tentunya kita harus lihat dan kami ingin mengklarifikasi dan mempertanyakan hal itu, dengan surat resmi pada pimpinan," kata Novel.

Sumber:liputan.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Menkuham RI, Yasonna L: Terapkan Prinsip 4L "To Live, To Love, To Learn, To Leave Legacy"
  • Kunjungan Kerja Menkumham ke Riau, Yasonna Minta Maksimalkan Pelayanan Hukum dan Ham
  • Pemkot Cimahi Gelar Gebyar Imunisasi Gratis
  • Pimpinan Dan Anggota Komisi lV Dan Anggota Komisi l DPRD JABAR, Menerima Audensi FKDO
  • Anggota DPRD JABAR Dapil l Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perlemen Dalam Sketsa Kebangsaan
  • Ànggota DPRD Jawa Barat Melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
  • Pimpinan dan Anggota Komisi V Jabar Menerima Audensi Dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
  • Anggota Komisi l DPRD JABAR H.Almaida rosa putra Menghadiri Acara Launching Buku IKIP
  • Aksi RBT Bantah Sana-sini soal Konsorsium 303 dan Jet Pribadi
  •  
     
     
    Sabtu, 12 Juni 2021 - 09:25:55 WIB
    Komisi II DPRD Jawa Barat Terima Audiensi BPSK
    Jumat, 14 Januari 2022 - 13:09:36 WIB
    Diperlukan Semangat Bersama Berantas Narkoba di Riau
    Selasa, 19 April 2022 - 11:13:11 WIB
    Bupati Rohil Afrizal S Dintong Dilantik Oleh Gubri Syamsuar Sebagai Ketua DPD Golkar Kab. Rohil
    Selasa, 30 November 2021 - 19:11:12 WIB
    Anggota Dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan Kompak Bantu Bayi Pengidap Penyakit Langka
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:05:10 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pendemi Covid-19, Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT RI Hanya Lewat Telecomfrence
    Kamis, 28 Januari 2021 - 20:57:31 WIB
    Ayat Cahyadi Terima Suntikan Kedua Vaksin Covid-19 di RSD Madani
    Sabtu, 28 Maret 2020 - 22:02:48 WIB
    Ini Himbauan Forkopimka Alasa Dalam Mencegah Wabah Covid 19
    Rabu, 11 Mei 2022 - 09:40:35 WIB
    Ubah Nama Kecamatan di KTP, Warga Daftar di Aplikasi Sipenduduk
    Sabtu, 30 November 2019 - 11:00:25 WIB
    Sinkronkan Dtata Kependudukan
    Disdukcapil Inhil Mengadakan Pertemuan Dengan BPS
    Rabu, 10 Juni 2020 - 09:42:15 WIB
    LAWAN COVID-19
    Positif Covid-19, 2 Warga Serdang Bedagai Bertambah
    Selasa, 26 April 2022 - 20:04:28 WIB
    Ikut Rakor Kotan BNN, Wabup Harapkan Bengkalis Berdiri BNK dan Pos Penjagaan
    Jumat, 13 Maret 2020 - 11:58:01 WIB
    Rapat Finalisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah
    Dapat SK Gubri Tentang RTRW Rohul, Sekda Didampingi Kabappeda Pimpin Rapat Finalisasi
    Jumat, 28 Agustus 2020 - 09:16:50 WIB
    Kampung Tangguh Nusantara di Wilayah Hukum Polsek Tenayan Raya Diluncurkan
    Jumat, 19 November 2021 - 17:41:46 WIB
    Sefianus Zai, SH.,MH. Ketua DPD Anti Narkotika Prov Riau, Minta Polda Dan Polresta Sapu Bersih Pekat
    Kamis, 06 Februari 2020 - 19:34:11 WIB
    Hukum Pidana Mati Terdakwa Narkoba
    Hakim PN Dumai Vonis Mati Pidana Terdakwa Narkoba
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved