Selasa, 24 Mei 2022  
 
Tito Ungkap Modus Kepala Daerah Dibodohi Lewat Belanja Pegawai

| Nasional
Selasa, 04 Mei 2021 - 20:38:55 WIB

Jakarta | Tiraskita.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang mayoritas untuk belanja pegawai. Dia mencium adanya modus yang membodoh-bodohi kepala daerah.
"Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain," ujar Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Selasa (4/5/2021).

Tito mencatat sebagian besar anggaran di daerah 70% untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 80%. Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga.

Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat.

"Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya," ucapnya.

Tito mengaku sudah mengecek ke kepala daerah dan ternyata mereka tidak tahu mengenai modus tersebut. Menurutnya praktik itu yang membuat pengelolaan di daerah ada yang sangat berantakan, termasuk tidak mampu bahkan hanya untuk memperbaiki jalan.

"Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh bappeda, diajukan oleh sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan. Itulah akhirnya yang terjadi, jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena apa, karena belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%," jelas Mendagri.

Tak hanya itu, dalam belanja modal juga menurut Tito masih bisa disiasati dengan menggelar rapat lagi. Ujung-ujungnya yang benar-benar belanja modal sangat sedikit.

"Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain," tegas Mendagri.

"ini jadi tolong porsi belanja modal ini ditambah. kalau bisa 30/40%. bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Walikota Solo belum pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga," sambung mantan Kapolri itu.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pesan Danlanud S Sukani Saat Pimpin Apel Pagi Di Lanud S Sukani
  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
  • Gubernur Riau Berharap Sertifikat BRK Syariah Diserahkan Langsung Kepala OJK
  • Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
  • PDSI Tegaskan Dokter Terawan Sudah Tinggalkan IDI
  • Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
  • Selingkuh Dengan Suaminya, Neneng Gelap Mata Habisi Nyawa Dini
  • Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
  • PPDB 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  •  
     
     
    Rabu, 11 Agustus 2021 - 09:36:06 WIB
    Polsek Firdaus Lakukan Pengamanan Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi Covid-19
    Selasa, 17 Mei 2022 - 12:39:01 WIB
    Wali Kota Resmikan Rumah Tahfidz dan Unit Usaha FPRM di Rumbai
    Jumat, 19 November 2021 - 14:38:43 WIB
    ADVERTORIAL
    Bersama Ketua DPRD Kampar, Bupati Kampar H. Catur Tandatangani MoU KUA PPAS APBD Kampar 2022
    Sabtu, 20 Maret 2021 - 21:08:55 WIB
    Bupati Siak Alfedri Hadiri Musda IV HIMPAUD
    Kamis, 07 Mei 2020 - 08:53:51 WIB
    Eks Camat Pemko Pekanbaru Minta APH Usut Anggaran Miliaran PMB-RW Sejak Tahun 2015
    Kamis, 18 Maret 2021 - 13:42:04 WIB
    Polri dan KPI Bahas Persiapan Hari Penyiaran Nasional
    Minggu, 20 September 2020 - 02:56:18 WIB
    19 Hari di RS Pondok Indah, Ratu Dangdut Elvi Sukaesih Positif Corona, Sang Anak Kabarkan Kondisinya
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:01:27 WIB
    Laporkan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan
    Diduga Melakukan Pidana Penggelapan dan Penipuan, Kadin SUMUT Khairul Mahalli Dilaporkan ke Polisi
    Senin, 28 Juni 2021 - 15:19:04 WIB
    Banyak Penangkapan Narkoba, Gubri Sebut Berkat Kesigapan Petugas
    Selasa, 28 Juli 2020 - 13:49:28 WIB
    Buka Advokasi Pangan, Bupati Ingatkan Jaga Pangan Sehat
    Kamis, 28 Januari 2021 - 20:54:44 WIB
    Bupati Kampar Lantik 55 Pejabat Eselon III Dan IV
    Minggu, 28 November 2021 - 11:29:22 WIB
    DPP Partai Golkar Jadwalkan Pertemuan Antara Masyarakat dengan Anggota Dewan Pemalas, H Sari Antoni
    Minggu, 16 Februari 2020 - 11:01:56 WIB
    Empat Terdakwa Perkara Shabu 52 Kg dan Pil Ekstasi 23 Ribu Butir Divonis Seumur Hidup
    Rabu, 07 Oktober 2020 - 22:47:06 WIB
    Ricuh, Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Depan Gedung DPRD Riau, Polisi Turunkan Water Canon
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:33:22 WIB
    Menteri Yasonna Laoly Persilakan Tommy Soeharto Gugat SK Muchdi Pr
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved