Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penyidiknya kehilangan jejak sebuah mobil truk yang diduga menyimpan dokumen terkait kasus dugaan suap penurunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen">
Senin, 10 Mei 2021  
 
KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu

rahmad | Nasional
Selasa, 13 April 2021 - 09:45:00 WIB


TIRASKITA.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penyidiknya kehilangan jejak sebuah mobil truk yang diduga menyimpan dokumen terkait kasus dugaan suap penurunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar tim penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kec. Hampang, Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4).

Ali mengatakan, tim penyidik masih terus menelusuri jejak hilangnya truk yang diduga berisi dokumen penting penanganan kasus suap penurunan nilai pajak ini. Ali berharap tim penyidik segera menemukan barang bukti tersebut.

"Namun setelah tim penyidik KPK datangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang melakukan pencarian," kata Ali.

KPK meminta masyarakat turut serta dalam pencarian mobil truk ini. Ali menyarankan masyarakat segera melaporkan kepada KPK melalui call center 198 atau melalui email informasi@kpk.go.id apabila melihat dan menemukan keberadaan dari mobil truk tersebut.

Ali juga mengultimatum pihak yang diduga terlibat dalam membocorkan informasi soal akan adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK.

"Kami ingatkan kembali kepada pihak tertentu yang terkait dengan perkara ini tentang ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang telah dengan tegas memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung," kata Ali.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku siap menangani dugaan kebocoran informasi dalam upaya mencari bukti terkait. Apalagi, tim penyidik juga tak menemukan bukti saat menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama.

"Ya, harus diusut," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 9 April 2021 kemarin.

Namun, dari penggeledahan di dua lokasi tersebut, tim penyidik tak menemukan barang bukti yang dicari. Lembaga antikorupsi menduga terdapat pihak yang sengaja menghilangkan barang-barang bukti tersebut.

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Ali.

KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi pihak yang dijerat dalam kasus ini. Namun sempat beredar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 4 Februari. Dalam surat tersebut disebutkan jika KPK telah melakukan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta tersangka Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Dalam surat itu disebutkan jika kedua pejabat pajak itu menerima hadiah atau janji dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 6 orang. Pencegahan ke luar negeri dilakukan atas permintaan KPK. Pencegahan terkait suap penurunan pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dua dari enam orang tersebut yakni dari aparatur sipil negara (ASN) berinisial APA dan DR. APA diduga Angin Prayitno Aji yang merupakan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

Sementara empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS. Mereka dicegah karena alasan korupsi.

"Dua orang ASN atas nama inisial APA dan DR, serta 4 orang lainnya yaitu RAR, AIM, VL, dan AS, dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021," ujar Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan resminya Kamis (4/3/2021).(Humas)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Diduga Ada Yang Tidak Berses, Pengusaha Bisnis Tabung Gas Elpiji Marah Ketika Dikonfirmasi Media
  • Bupati Kampar Kunjungi Pondok Pesantren di Tapung & Tapung Hilir
  • Pemkab Kampar Kembali Jadikan Stanum sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19
  • Peduli Korban Puting Beliung, Kapolres Kampar Utus Kapolsek Antar Bantuan
  • Kapolri dan Panglima Tinjau Pelaksanaan Operasi Ketupat Maung 2021 di Merak
  • Lembaga KPK Nusantara & Lembaga Peduli Hukum dan Ham Kembali Gelar Bansos
  • Bersama Ketua DPR RI, Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni
  • Gardanis Dan Bon's Sibolga Kunjungi Korban Kebakaran Di Pasar Belakang
  • 336 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten
  •  
     
     
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:24:07 WIB
    Majukan Pendidikan PAUD, Muslimawati Catur; Siap Bersinergi Dengan UP Tuanku Tambusai
    Senin, 12 Oktober 2020 - 19:04:54 WIB
    Poin-Poin yang Disorot dalam UU Cipta Kerja
    Rabu, 16 September 2020 - 07:08:12 WIB
    Penyaluran Mulai September hingga desember 2020
    Baru Terdata 55,2%, Kemdikbud Salurkan Subsidi dengan Skema "Cut Off"
    Jumat, 19 Juni 2020 - 12:06:58 WIB
    Terkait Evaluasi Perkembangan Penetapan Perda
    Vidcon Rakor Pusat Dan Daerah Terkait RTRW Dan RDTR OSS
    Rabu, 16 Desember 2020 - 15:45:38 WIB
    Gubernur Kirim Draft Usulan DOB Bogor Barat ke Kemendagri
    Minggu, 25 Oktober 2020 - 08:15:32 WIB
    Korban Aniaya 13 Luka Tusuk Minta Bantuan Hukum LBH JANKAR
    Jumat, 19 Februari 2021 - 14:40:37 WIB
    Demi Rasa Aman Rakyat,Polda Banten Siap Hadapi Mafia Tanah
    Jumat, 12 Maret 2021 - 00:44:57 WIB
    Tak Jalankan Perintah OJK
    Bareskrim Usut Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa
    Selasa, 13 April 2021 - 11:58:26 WIB
    Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini Solusinya...
    Kamis, 12 Maret 2020 - 14:03:25 WIB
    Lapas Kelas II A Bangkinang Mulai Berbenah
    Sabtu, 24 April 2021 - 11:19:21 WIB
    Bobby Nasution Sidak Pungli di Kantor Lurah Sidorame Bawa Bukti Rekaman dari Warga
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 21:06:34 WIB
    Wakili Bupati Tolitoli, Sekda Hadiri Pisah Sambut Dandim 1305/Buol Tolitoli
    Jumat, 03 Juli 2020 - 15:43:04 WIB
    Peduli Loper Koran, Tim Jumat Barokah Polda Banten Bagikan Sembako di Masa Pandemi
    Sabtu, 13 Februari 2021 - 17:55:25 WIB
    Sowan ke Ketua MUI Sulsel,
    Kapolri Sebut Dukungan Ulama Sangat Penting untuk Menjaga Kamtibmas
    Senin, 08 Maret 2021 - 17:56:04 WIB
    Polri Beberkan 4 Alat Bukti Dasar Penetapan Tersangka Habib Rizieq
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved