Topik bahasan terkait karyawan kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mendapat uang kompensasi ketika masa kontraknya habis tengah ramai kembali di media sosial.">
Minggu, 27 November 2022  
 
Karyawan Kontrak Wajib Dapat Kompensasi, Kemnaker: Benar dan Wajib!

rahmad | Nasional
Jumat, 09 April 2021 - 15:42:57 WIB


TERKAIT:
   
 
SOLO | TIRASKITA.COM - Topik bahasan terkait karyawan kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mendapat uang kompensasi ketika masa kontraknya habis tengah ramai kembali di media sosial.

Dipantik oleh akun Twitter, @hrdbacot, yang menuliskan terkait kompensasi yang didapat ketika kontrak berakhir, cuitan pada 19 Maret 2021 terus menarik pembahasan.

"Udah pada tau gak kalau karyawan kontrak (PKWT) kalo kontraknya abis dapat uang kompensasi?"

Hingga Rabu (07/04/2021) cuitan tersebut telah dibagikan lebih dari 3 ribu kali dan memantik lebih dari 600 kali percakapan.

Mohammad Ikrar, Subkoordinator Bidang Hukum, Setditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam konfirmasinya kepada Kompas.com, membenarkan karyawan kontrak atau PKWT berhak mendapat kompensasi ketika PKWT telah berakhir.

"Benar," jelas Ikrar. Jika menilik Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah 35/2021, pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem PKWT berhak menerima uang kompensasi PKWT.

Aksi tolak Omnibus Law yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di pelataran Gedung Kemenakertrans, Jakarta Selatan, Selasa 10 November 2020 (Sumber: Raeka Singgar / Kompas TV)

"Ketentuan terkait kompensasi secara tegas diatur di pasal 15 hingga 17. Dan bersifat wajib," lanjutnya.

Ketentuan kompensasi yang diberikan:

    Kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh saat berakhirnya PKWT.
    Uang kompensasi diberikan kepada buruh yang telah bekerja dengan masa kerja paling sedikit satu bulan.
    Tenaga Kerja Asing tidak berhak mendapatkan kompensasi ini. Kompensasi ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

Lebih lanjut, dalam penjelasan Ikrar, jika pekerja/buruh telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut maka pekerja/buruh tersebut mendapatkan kompensasi sebesar satu bulan upah.

Namun, jika masa kerja pekerja/buruh tak mencapai 12 bulan atau lebih dari 12 bulan, kompensasi akan dihitung secara proporsional dengan penghitungan.

    Masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Ikrar menjelaskan ketentuan ini mulai berlaku sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan 2 November silam.

"Kompensasi PKWT yang jangka waktunya belum berakhir dilihat sesuai tertuang peraturan pemerintah ini. Besaran uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja pekerja buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkannya UU nomor 11 tahun 2020," lanjutnya.
Dalam contohnya, Ikrar menerangkan, seseorang yang mulai bekerja pada bulan Januari 2020 dan Desember 2020 akan mendapatkan kompensasi saat PKWT berakhir dan perhitungannya mulai November 2020.

"Walaupun dia sudah bekerja mulai dari Januari 2020, tapi kompensasi yang dihitung baru pada bulan November karena ketentuannya demikian," ujarnya.

Perusahaan yang tak memberikan kompensasi bisa dikenakan sanksi administratif karena pemberian ini bersifat wajib.

Sanksinya dari teguran tertulis, meningkat ke pembatasan kegiatan usaha, lalu penghentian sementara sebagian alat produksi.

"Paling parah bisa dilakukan pembekuan kegiatan," terangnya.***

Sumber : kompas.tv




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pj Walkot Pekanbaru Tak Pernah Minta Potong Gaji
  • Demo Tolak Kepala Rutan Samarinda, Napi Tipikor Diperiksa Yang Diduga Dalang Aksi Tersebut
  • Aset Fantastis Lukas Enembe Diendus KPK
  • Jokowi Bagikan Makanan ke Anak-anak Penyintas Gempa Cianjur
  • 6 Bulan Buron, Otak Pelaku Perusak Hutan Tesso Nilo Ditangkap KLHK dan Polda Riau
  • Polda Riau Adakan Penyuluhan dan Pengobatan untuk Pasien Ketergantungan Narkotika
  • Memanas Dugaan Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal, Ini Kata Brigjen Hendra Kurniawan
  • Keluarga Korban Penganiayaan di PT SAMS Muara Dilam Minta Pelaku Segera Ditangkap
  • Bahas Isu Krusial, Komisi III Gelar Rapat Pembahasan RKUHP Hari Ini
  •  
     
     
    Sabtu, 13 Maret 2021 - 12:03:57 WIB
    Jabar-Unpad Kolaborasi Bangun Rumah Sakit Pendidikan
    Minggu, 09 Oktober 2022 - 20:20:28 WIB
    Gelar FGD di Polres Dumai, Div Humas Polri Bahas Kontra Radikal Lawan Terorisme
    Jumat, 07 Mei 2021 - 18:02:02 WIB
    Penyekatan Efektif, Volume Kendaraan Dari Jakarta Ke Jawa Turun 53 Persen
    Selasa, 29 Juni 2021 - 13:04:15 WIB
    Gubri Resmi Tutup Pelatihan Kepemimpinan, Raja Hendra Saputra Terpilih Meraih Pemuncak
    Selasa, 14 April 2020 - 11:35:29 WIB
    HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR
    Ancaman Hukuman Mati bagi Koruptor Hibah Bencana Covid-19
    Sabtu, 12 Juni 2021 - 15:24:02 WIB
    Live Di I News Tv, Bupati Kampar Beberkan Fakta di Balik Viralnya 3 Anak SD Nyebrang Sungai
    Kamis, 13 Februari 2020 - 18:11:01 WIB
    Temui Menko Mahfud Md, PGI Bahas Sulitnya Izin Mendirikan Gereja
    Senin, 13 Juli 2020 - 19:46:02 WIB
    TLCI Chapter 2 Riau Peduli, Gelar Baksos Dipelosok Kampar Kiri.
    Senin, 18 Mei 2020 - 19:56:47 WIB
    Pernyataan Resmi Kadispenad Terkait Penyalahgunaan Media Sosial oleh Istri
    Kamis, 16 Juli 2020 - 08:15:38 WIB
    KPU Kota Gunungsitoli Gelar Coklik, Ini Pesan Trimen Harefa Mewakili DPRD
    Jumat, 29 Januari 2021 - 16:04:20 WIB
    Dosen Ahli Hukum Pidana Ekonomi dan HKI FH UM Metro,
    Dr. Edi Ribut Harwanto, SH MH Terbitkan Dua Buku Awal Tahun 2021
    Kamis, 06 Mei 2021 - 08:49:37 WIB
    Rapat Paripurna Tetapkan Abdul Harris Bobihoe Sebagai Ketua Komisi V DPRD Jabar
    Sabtu, 27 November 2021 - 11:10:28 WIB
    Analisis Metode Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di Sd Inpres 0127 Sibuhuan Julu Saat Pandemi Covid
    Kamis, 25 Agustus 2022 - 20:47:01 WIB
    Anggota Propam Ini Ditangkap Karena Jadi Bandar Narkoba
    Kamis, 24 Juni 2021 - 08:31:21 WIB
    10 Perusahaan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Ikuti Sosialisasi
    Kewajiban Pemberi Kerja Badan Usaha Dalam Hal Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Segmen PPU Swasta
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved