Semua karyawan tentu tidak ingin menjadi korban pemutusan hubungan jerja atau PHK. Namun, ada beberapa situasi yang memaksa perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan dengan melakukan PHK.">
Minggu, 14 Juli 2024  
 
Ini Besaran Pesangon yang didapat Korban PHK

Rahmad | Nasional
Senin, 22 Maret 2021 - 07:54:05 WIB


TERKAIT:
   
 
TIRASKITACOM - Semua karyawan tentu tidak ingin menjadi korban pemutusan hubungan jerja atau PHK. Namun, ada beberapa situasi yang memaksa perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan dengan melakukan PHK.

Penghasilan yang didapat tiap bulan tentu menghilang tiba-tiba saat mendapatkan pernyataan PHK. Tidak jarang, perekonomian karyawan korban PHK menjadi berantakan karena hilangnya pemasukan.

Hanya, pemerintah telah mengatur pesangon serta jaminan untuk korban PHK.

Melansir dari laman jdih.kemnaker.go.id, besaran pesangon yang didapat korban PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam PP tersebut dijabarkan tentang hak-hak pekerja baik yang masih bekerja maupun pekerja korban PHK. 

Seperti yang tertuang di PP Nomor 35 Tahun 2021, berikut pemberian pesangon bagi karyawan korban PHK berdasarkan masa kerja masing-masing karyawan:

    Masa kerja kurang dari 1 tahun: Pesangon 1 bulan gaji.
    Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: Pesangon 2 bulan gaji.
    Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: Pesangon 3 bulan gaji.
    Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: Pesangon 4 bulan gaji.
    Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: Pesangon 5 bulan gaji.
    Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: Pesangon 6 bulan gaji.
    Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: Pesangon 7 bulan gaji.
    Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: Pesangon 8 bulan gaji.
    Masa kerja 8 tahun atau lebih: Pesangon 9 bulan gaji.

Pengurangan pesangon korban PHK

Ada beberapa kriteria di mana perusahaan diizinkan untuk mengurangi jumlah pesangon korban PHK.

Dikutip dari laman Indonesia Baik, platform milik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemnekominfo), perusahaan diizinkan untuk mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan jika:

1. Perusahaan pailit.
2. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure).
3. Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan.
4. Perusahaan tutup dan mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun.

Jika perusahaan mengalami salah satu kondisi tersebut, pesangonnya separuh atau 0,5 kali dari besaran pesangon. Pekerja juga bisa mendapatkan uang pengganti hak atau uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali.


Sumber : caritahu.kontan.co.id


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tok, Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jabar dan Pemdaprov Jabar
  • Pererat Silaturahmi, Warga RT 004 RW 010 Perum TTI, Makan Bareng
  • Antisipasi DBD Warga RT 004 RW 010 Perum TTI Cirebon, Lakukan Kerja Bakti
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  •  
     
     
    Selasa, 16 November 2021 - 13:16:47 WIB
    Langkah Jokowi Menentukan Suara di Pilpres 2024
    Rabu, 01 Februari 2023 - 09:26:59 WIB
    Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Solar Panel
    Jumat, 16 April 2021 - 10:30:10 WIB
    Kasus Pengadaan Citra Satelit,
    KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang
    Rabu, 11 Maret 2020 - 09:30:52 WIB
    ENAM ASAL KOPI DAERAH INDONESIA DISUKAI DI DUNIA
    Hari Kopi Nasional, Berikut 6 Kopi Indonesia yang Mendunia
    Minggu, 29 November 2020 - 10:12:52 WIB
    H. Achmad Gunawan, S.H., M.H ; Walikota Cimahi Tidak Rugikan Uang Negara
    Minggu, 20 September 2020 - 16:55:20 WIB
    Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Positif Covid-19
    Senin, 29 Juni 2020 - 14:39:35 WIB
    Danramil 07/Alasa Hadiri Giat KB Serentak di Namohalu Esiwa
    Selasa, 07 Juli 2020 - 16:12:13 WIB
    BANTUAN SOSIAL
    Serahkan BLT-DD Aur Sati, Bupati Himbau Kepala Desa Gesa Penyalurannya
    Rabu, 26 Agustus 2020 - 16:32:00 WIB
    Tol Pekanbaru - Rengat - Jambi
    Pembangunan Tol Sudah Disiapkan, Sekda Minta Masyarakat Tidak Jual Lahan Setelah di Tetapkan Penlok
    Senin, 14 Juni 2021 - 11:32:10 WIB
    Sinyal Jokowi Kian Keras! Berani Pilih Ganjar Ketimbang Megawati
    Rabu, 03 Agustus 2022 - 07:11:13 WIB
    Kejagung Bekukan Seluruh Aset Bos Duta Palma Surya Darmadi
    Selasa, 05 Mei 2020 - 18:55:37 WIB
    Kapolda Jabar Meninjau Pos Pam KM 47 B Tol
    Kamis, 19 Mei 2022 - 07:51:10 WIB
    Pemkot Cimahi Beri Bantuan Rutilahu Pada Ibu Rokayah Warga Rt 05 Rw 011 Kel Citeureup
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:32:01 WIB
    Serahkan Ambulance Desa Terisolir, Bupati Kampar ; Maksimalkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
    Selasa, 24 November 2020 - 12:41:32 WIB
    Antisipasi Letusan Gunung Merapi, Pangdam Cek Kesiapan Lokasi Pengusian
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved