Undang-Undang Anti Korupsi mengatur ancaman pidana mati khusus terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
">
Sabtu, 01 Oktober 2022  
 
Telaah Tinjauan Yuridis, Hukuman Mati bagi Koruptor Bansos Covid-19?

Rahmad | Nasional
Minggu, 07 Maret 2021 - 22:54:21 WIB


TERKAIT:
   
 
opini
TIRASKITA.COM -
Undang-Undang Anti Korupsi mengatur ancaman pidana mati khusus terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa dalam hal tindak pidana  korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal ini, apakah yang dimaksud dengan “keadaan tertentu?" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi  dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan monoter.

Jadi ada empat keadaan tertentu yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang terbukti secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

1. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi

Bab II Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ayat (2) Dalam hal tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Ayat 2: yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (residevis korupsi) atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan monoter.

Dalam praktek belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan pengadilan meski ada wacana/diskursus perlunya pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati. Pertama keadaan tertentu yang menjadi dasar boleh tidaknya menjatuhkan pidana mati jarang terjadi. Sebagai contoh adalah korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana nasional.

2. Pasca Tsunami Aceh tahun 2004 hingga awal 2020, belum ada bencana yang oleh negara ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga sulit menjatuhkan hukuman mati

Meski negara atau pemerintah telah menetapkan Corona virus Decease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional melalui Keppres no.12 tahun 2020 tetapi Pasal 27 ayat (1) Perpu No.1 tahun 2020 (menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020) telah menegaskan bahwa dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi virus corona bukan merupakan kerugian negara, secara normatif pidana mati tidak mungkin dijatuhkan.

Selain itu, terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber dana bantuan bencana nasional bisa dijerat dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 'hanya' dapat dijatuhi pidana palin berat berupa pidana penjara seumur hidup.

Kemudian, empat kategori keadaan tertentu yang menjadi syarat penjatuhan pidana mati justru ditempatkan di dalam penjelasan pasal dan bukan di batang tubuh. Tentunya penjelasan suatu pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekalipun penjelasan suatu pasal adalah tafsir resmi pembentuk undang-undang, hakim dapat  saja berdalih tidak terikat dengan penjelasan tersebut sehingga hal itu dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Ketiga pidana mati hanya mungkin dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) selain pelanggaran terhadap pasal ini pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Padahal delik dalam Pasal 2 ayat (1) lebih ringan dari pada delik dalam Pasal 3.

3. Menurut OC. Kaligis, Indonesia ini merupakan surga bagi para koruptor

Dengan sistem perekat bangsa, Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sebagai bangsa yang taat beragama dan menempatkan Ketuhanan di sila yang pertama, membuat pengadilan dan para algojo keadilan agak takut untuk membuat terobosan tentang perlu tidaknya hukuman Mati, berbeda sekali dengan negara Tiongkok.

*Mathius Utus Datang, SH., MH: Advokat dan Dewan Pertimbangan DPC Makassar 2020-2021


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wali Kota Cimahi Lantik Sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemkot Cimahi
  • Danlanud Mus Dampingi Ketua Yasarini Cab Maimun Saleh Resmikan Gapura Paud Angkasa
  • Kalender Events Nusantara Kenduri Riau Digelar di Pekanbaru, Ini Konsep Acaranya
  • Sekdaprov Riau : Infrastruktur Berkualitas Didukung Tenaga Kontruksi Terampil
  • Dewi Ansar jadi Narsum pada Workshop Bunda Literasi Kepri 2022
  • Sekda Adi Hadiri Rapat Forum Penataan Ruang Bersama PT Timah
  • Galakan Wisata HERITAGE, Pemkot Cimahi Launching CIMITAGE Tour 2022
  • Gelar Rapat Evaluasi, Bapeda Rohil Minta Seluruh OPD sampai Tingkat Desa Lakukan Inovasi
  • Polisi Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu di Riau
  •  
     
     
    Jumat, 09 April 2021 - 16:29:08 WIB
    Awalnya Melamar Ibunya, tetapi Ditolak, Sang Ibu Malah Menawarkan Anaknya
    Jumat, 13 Maret 2020 - 19:38:39 WIB
    Gelar Aksi di LAMR Riau, 9 Ketua DPH LAMR Kecamatan Sekota Pekanbaru Minta LAM Riau Batalkan Musda L
    Jumat, 19 November 2021 - 14:41:19 WIB
    Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Jabarkan KUA-PPAS Kabupaten Kampar Tahun 2022
    Minggu, 23 Mei 2021 - 14:23:39 WIB
    Sesepuh Adat Baduy Silaturahmi di Rumah Kapolda Banten, Pertama Dalam Sejarah
    Selasa, 10 November 2020 - 21:30:21 WIB
    CIMAHI RAIH PERINGKAT KE-3 ANUGERAH PEMERINTAH DAERAH INOVATIF TAHUN 2020
    Sabtu, 02 Juli 2022 - 15:02:44 WIB
    Danrem 063/SGJ Dampingi Kasad Gelar Panen Padi Bersama Masyarakat Karawang
    Minggu, 09 Februari 2020 - 15:44:22 WIB
    Ditresnarkoba Polda Riau Kembali Mengamankan 35 Kg Jenis Sabu
    Jumat, 01 Mei 2020 - 08:25:07 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ketua Garuda DPD Garuda Sakti -LAI Provinsi JABAR Henny H Latuheru Himbau Semua Pihak
    Kamis, 31 Desember 2020 - 13:27:17 WIB
    Pasca Pembubaran FPI, Kabaharkam Polri: Mau Jadi Apa Negara Ini kalau Kita Diam
    Jumat, 09 April 2021 - 18:10:26 WIB
    Plt. Wali Kota Sidak Dua Pasar Tradisional Menjelang Ramadhan
    Senin, 20 April 2020 - 18:10:51 WIB
    Tingkatkan 
Koordinasi Dengan Kepolisian
    Menkumham Yasonna H Laoly , Instruksikan Jajaran Tingkatkan Koordinasi Lintas Instansi
    Selasa, 28 Desember 2021 - 20:46:08 WIB
    Kerahkan 10 Personil, Korem 031/WB Puji Minat Warga Palas Untuk Vaksin
    Sabtu, 19 Desember 2020 - 15:53:03 WIB
    Jokowi Ingatkan Infrastruktur Bukan Sekedar Bangun Jalan, tapi Konektivitas ke 75 Ribu Desa
    Kamis, 02 Desember 2021 - 09:48:15 WIB
    Berikut 9 Posko Check Poin Natal dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Riau
    Jumat, 09 Juli 2021 - 18:17:31 WIB
    Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved