Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2). Setidaknya, ada enam orang yang dicokok KPK dan menjalani pemeriksaan.
">
Minggu, 16 Mei 2021  
 
Gubernur Nurdin Abdullah Jadi Tersangka dan Bukti Koper Rp2 M

Rahmad | Nasional
Senin, 01 Maret 2021 - 10:16:47 WIB

JAKARTA | TIRASKITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2). Setidaknya, ada enam orang yang dicokok KPK dan menjalani pemeriksaan.

Dalam hal ini, lembaga antirasuah itu turut menangkap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Sementara, lima lainnya merupakan kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulsel dan pihak swasta.

Usai penangkapan itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edy Rahmat sebagai penerima. Sementara, satu orang lainnya, yakni Agung Sucipto ditetapkan tersangka pemberi suap dari unsur swasta.

"Pada 26 Februari 2021 AS (tersangka) diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada Nurdin Abdullah melalui ER (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan)," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2) malam.

Dari hasil pemeriksaan, diduga kasus rasuah itu berkaitan dengan gratifikasi untuk pelicin pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Di hari penangkapan, Agung Sucipto memberikan uang kepada Nurdin Abdullah melalui perantaraan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin. Sekitar pukul 20.04 WITA, Agung bersama Irfan menuju ke salah satu rumah makan di Makassar.

Di tempat tersebut, Edy sudah menunggu.

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Irfan kemudian memindahkan koper yang diduga berisi uang untuk dipindahkan ke mobil majikannya di Jalan Hasanuddin.

Pukul 23.00 WITA, Agung kemudian diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, Edy Rahmat beserta uang dalam koper senilai Rp ]2 miliar diamankan di rumah dinasnya.

"Pada pukul 02.00 WITA, Nurdin Abdullah juga diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel," ucap Firli.

Selain uang sebesar Rp2 miliar itu, Gubernur diduga juga pernah menerima sejumlah uang dari kontraktor lain sebelumnya.

"Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta. Pertengahan Februari 2021 uang Rp1 Miliar. Awal Februari 2021, NA menerima uang Rp2,2 miliar," kata Firli.

Sebelum ditetapkan tersangka, Nurdin mengaku tak sedang melakukan tindak pidana saat ditangkap. Hal itu diungkapkan dirinya saat baru digiring masuk ke Gedung Merah Putih KPK pagi harinya.

"Saya lagi tidur, dijemput," kata dia singkat kepada wartawan di lokasi.

Hal itu pun senada dengan apa yang diungkapkan oleh juru bicara Nurdin, Vronica Moniaga. Dia membantah bahwa atasannya itu terjaring operasi senyap terkait rasuah.

"Bapak Gubernur tidak melalui proses operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari, ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga," tutur Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2).

Setelah ditangkap, Nurdin pun disebut mengikuti prosedur yang ada meski tak mengetahui pasti alasan penjemputannya itu.

Veronica mengungkapkan Nurdin berangkat ke Jakarta didampingi oleh ajudan dan petugas KPK, dan tak ada penyitaan barang bukti dalam penjemputan.

"Tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah gubernur," ucap Veronica.

Atas kasus ini, Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***
Sumber : Riaulink,com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tim Justisi Gabungan Kab. Kampar Tiap Malam Lakukan Himbauan Protkes dan Bubarkan Kerumunan
  • Mau Jadi Jaksa? Kejaksaan Buka 4.148 Lowongan CPNS, Baca Peryaratannya
  • Lowongan Kerja BUMN ini di buka sampai 31 Mei 2021, Pengacara Muda Boleh Daftar Nih
  • Tempat Wisata Di Banten Ditutup
  • KEJAHATAN BIASA YANG DAMPAKNYA SANGAT SERIUS
  • Kapolres Pekanbaru Instruksikan Pengawasan di Cek Point Masuk Pekanbaru
  • Bupati Pelalawan H.Zukri Turut Basah Bersama Warga Di Kec.Bunut
  • Kapolres Kampar Instruksi Jajarannya Awasi Potkes di Tempat Wisata
  • Libur Idul Fitri, Polsek Panongan Polresta Tangerang Pantau Prokes di Objek Wisata Dan Mall
  •  
     
     
    Sabtu, 11 Juli 2020 - 18:36:52 WIB
    GEMPAR Deklarasi di Simeulue
    Selasa, 23 Maret 2021 - 15:48:14 WIB
    Bu Kades Dan Staf Digrebek Tanpa Busana
    Kamis, 15 April 2021 - 11:00:35 WIB
    Selama Ramadhan,
    Personel Polres Kampar Adakan Tadarus di Mushalla Al-Kholid Polres Kampar
    Jumat, 14 Mei 2021 - 10:51:50 WIB
    Selamatkan Rakyat dari Covid-19, Kapolri Minta Jajaran Terus Edukasi Soal Larangan Mudik
    Minggu, 05 Juli 2020 - 10:14:18 WIB
    PEMBAGIAN BANTUAN LAUK PAUK SIAP SAJI
    Bupati Serdang Bedagai Hadiri Pembagaian BALASA Dari Kemenparekraf - RI
    Selasa, 19 Mei 2020 - 11:46:27 WIB
    Acara Serah Terima Jabatan
    AKBP Nurhadi Ismanto S.IK resmi dilantik Jabat Kapolres Rokan Hilir, di MAKO BRIMOB Polda Riau
    Rabu, 17 Februari 2021 - 10:13:15 WIB
    Pindad Serahkan Bantuan Sarana Pendidikan TV Satelit
    Kamis, 15 April 2021 - 10:47:41 WIB
    Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar
    Sabtu, 27 Maret 2021 - 19:50:13 WIB
    Jajaran Polda Riau Amankan Fasilitas Galian C Di Wilayah Siak Hulu
    Jumat, 08 Mei 2020 - 09:12:04 WIB
    Keluarga Minta Keadilan
    Akankah..... ?? Pelaku Pembunuh di Nias Dihukum Maksimal di PN Gunungsitoli
    Sabtu, 30 Januari 2021 - 21:30:44 WIB
    Bertemu Kepala BNN, Ini Usul Mendagri Terkait Pemberantasan Narkoba
    Selasa, 16 Maret 2021 - 19:53:22 WIB
    Oknum Polisi Ikutan Rampok Emas Kiloan
    Senin, 08 Februari 2021 - 23:03:58 WIB
    Wali Kota Pekanbaru Dorong Optimalkan Layanan RSD Madani
    Rabu, 17 Maret 2021 - 20:02:40 WIB
    Forum Pembaruan Kebangsaan Audensi dengan DPRD Kota Cimahi
    Rabu, 23 September 2020 - 21:49:08 WIB
    DPRD Pekanbaru: Alat Cek Covid-19 Akan Dianggarkan Diskes Pekanbaru, Komisi III DPRD Harapkan Ini
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved