Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elvir">
Rabu, 19 Januari 2022  
 
Kontroversi Hutan Desa Mengkikip,
Dr Elviriadi: Pejabat Terkait Bisa Dipidana

Rahmad | Nasional
Jumat, 05 Februari 2021 - 18:01:15 WIB

PEKANBARU | TIRASKITA.COM  – Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elviriadi angkat bicara saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapps, Jumat (5/2).

“Pelepasan kawasan hutan itukan dah jaman baheulak. Dari tahun 1998. Apa progress nya, bagaimana rencana pengelolaannya? Laporan berkala ke instansi terkait? Kok tiba tiba ditebang begitu saja?,” kata Elv kepada media ini.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai ada dua keganjilan yang harus diselidiki dalam kasus penebangan hutan alam tersebut.

“Ya, jelas pertama SK Pelepasan Kawasannya itu mana? Sebagai titel hutan hak. Yang saya tahu, Pelepasannya pada tahun 1998 itu seluas 2.268.50 ha pada PT. Tani Swadaya Perdana oleh Pak Jamaludin Suryo Menteri Kehutanan waktu itu. Sekarang sudah tahun 2021, tahun 2020 kemaren baru diolah. Ini sudah melanggar Diktum Pelepasan Kawasan Hutan, karena jika lebih 1 tahun tidak dikerjakan,  ijin gugur,” ujarnya.

Kedua, kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu, keberadaan Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya ini harus di verifikasi Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III.

“BP2HP itu kan pembina kawasan hutan produksi. Kok bisa keluar dokumen pendukung penebangan kayu hutan alam, sementara Nota Angkutan dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu tidak diketahui Kepala Desa.

Tokoh muda Meranti yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan ini meminta pejabat terkait mempelajari aturan dan memahaminya.

“Bacalah aturan itu Wak! Kacau ini kalau gini kerjanya. Kan ada Permen LHK No.P.21/Men LHK/2015 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Siapa penerbit SKAU, siapa penanggung jawab kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak? Bagaimana soal pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, dan limit berlaku dokumen serta sanksi sanksinya,” beber mantan aktivis mahasiswa itu

Elviriadi juga meminta Dinas LHK Propinsi Riau pro aktif mengusut persoalan diatas. Semua kegiatan penatausahaan hasil hutan hak, itu harus melapor pada Dinas LHK.

“Koordinasi dan crosscheck harus dilakukan Dinas LHK dan Kepala BP2HP. Saya sudah komunikasi ke Ibu Menteri Siti Nurbaya di Jakarta. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan dan kinerja, pejabat terkait digugat pidana Kehutanan karena turut serta (delic dolus) menabrak aturan yang berlaku,” pungkas peneliti gambut yang istiqamah gundul kepala demi nasib hutan.***

Sumber : sinkap.info


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Polres Kampar Musnahkan Barang Bukti 64,59 Gram Shabu dan 2 Kg Lebih Daun Ganja Kering
  • Nakes Lanud Sugiri Sukani Majalengka Terus Gencar Lakukan Serbuan Vaksinasi
  • Pemprov Jabar Perlu Hati-Hati Dalam Pengembangan Usaha Migas
  • Tunjukan Kepedulian Terhadap Lansia, KPP Jabar dan Sumedang Gelar Kegiatan Baksos
  • Danlanud S Sukani Buka Pelatihan Pembentukan Karakter (Character Building)
  • Ketua KPP Jabar Lantik dan Kukuhkan Kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang
  • Bupati dan Wabup Rohil Tinjau Langsung Warga Terdampak Banjir dan Bagikan Paket Sembako
  • Kapolsek & Danramil Silaturahmi Ke Ponpes
  • Opini : Serba Serbi Kesulitan Belajar Pada Anak. Kenali Jenis, Ciri dan Cara Mengatasinya
  •  
     
     
    Jumat, 18 Juni 2021 - 15:32:15 WIB
    Ketua KPU Kampar Menjadi Narasumber Sosialisasi Perempuan Berpolitik di DPPKBP3A
    Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:57:29 WIB
    Dr. Edi Ribut Harwanto SH MH Tawarkan Investasi 350 Juta Dollar Ke Provinsi Lampung
    Minggu, 02 Mei 2021 - 09:15:33 WIB
    Apresiasi Dukungan Media, Polda Banten Beri Penghargaan Kepada Zonariau.com dan Tirasita.com
    Selasa, 14 April 2020 - 18:57:01 WIB
    Babinsa 07/Alasa, Serda W. Mendrofa Berbagi Kasih Dengan Anak Yatim
    Selasa, 06 Juli 2021 - 12:49:23 WIB
    Ribka Tjiptaning Politisi PDIP yang Tak Mau Divaksin Meski Disanksi
    Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:30:49 WIB
    Lawan Mafia SKGR Palsu
    Camat Tapung Hulu Cabut SKGR , Kuasa Hukum Minta Kerugian Korban Diganti
    Selasa, 30 Maret 2021 - 21:43:25 WIB
    Polda Riau Ungkap Tindak Pidana Perbankan
    Minggu, 23 Februari 2020 - 16:17:36 WIB
    Teknologi Canggih
    Pertama di Indonesia! Bandara Banyuwangi Pakai Teknologi Canggih Facial Recognition untuk Penumpang
    Jumat, 26 Februari 2021 - 20:58:45 WIB
    Kunjungi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Perkuat Sinergi TNI-Polri
    Jumat, 19 Februari 2021 - 21:00:16 WIB
    Walkot Tangsel Airin Apresiasi: Semoga Ada Semangat Baru!
    PWI Tangsel Tasyakuran Sekretariat Baru
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:55:35 WIB
    Soal Dugaan Ilegal Mining PT Golden Land Indonesia, IPM - Konut Desak DPR Bentuk Tim Investigasi
    Rabu, 07 April 2021 - 08:42:24 WIB
    Gubri Kukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Riau Masa Bakti 2021-2026
    Kamis, 07 Oktober 2021 - 10:09:48 WIB
    Gubri Sudah Usulkan Syarat Penerbangan Gunakan Antigen
    Jumat, 31 Juli 2020 - 19:18:01 WIB
    Idul Adha 1441 H
    Bupati Bengkalis Tinjau Penyembelihan Hewan Qurban
    Jumat, 21 Mei 2021 - 13:42:20 WIB
    Ketum SATAN T.Rusli Ahmad Bawa Investor 15 T Bangun Pelabuhan Internasional Dumai
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved