Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elvir">
Minggu, 07 08 2022  
 
Kontroversi Hutan Desa Mengkikip,
Dr Elviriadi: Pejabat Terkait Bisa Dipidana

Rahmad | Nasional
Jumat, 05 Februari 2021 - 18:01:15 WIB


TERKAIT:
   
 
PEKANBARU | TIRASKITA.COM  – Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elviriadi angkat bicara saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapps, Jumat (5/2).

“Pelepasan kawasan hutan itukan dah jaman baheulak. Dari tahun 1998. Apa progress nya, bagaimana rencana pengelolaannya? Laporan berkala ke instansi terkait? Kok tiba tiba ditebang begitu saja?,” kata Elv kepada media ini.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai ada dua keganjilan yang harus diselidiki dalam kasus penebangan hutan alam tersebut.

“Ya, jelas pertama SK Pelepasan Kawasannya itu mana? Sebagai titel hutan hak. Yang saya tahu, Pelepasannya pada tahun 1998 itu seluas 2.268.50 ha pada PT. Tani Swadaya Perdana oleh Pak Jamaludin Suryo Menteri Kehutanan waktu itu. Sekarang sudah tahun 2021, tahun 2020 kemaren baru diolah. Ini sudah melanggar Diktum Pelepasan Kawasan Hutan, karena jika lebih 1 tahun tidak dikerjakan,  ijin gugur,” ujarnya.

Kedua, kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu, keberadaan Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya ini harus di verifikasi Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III.

“BP2HP itu kan pembina kawasan hutan produksi. Kok bisa keluar dokumen pendukung penebangan kayu hutan alam, sementara Nota Angkutan dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu tidak diketahui Kepala Desa.

Tokoh muda Meranti yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan ini meminta pejabat terkait mempelajari aturan dan memahaminya.

“Bacalah aturan itu Wak! Kacau ini kalau gini kerjanya. Kan ada Permen LHK No.P.21/Men LHK/2015 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Siapa penerbit SKAU, siapa penanggung jawab kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak? Bagaimana soal pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, dan limit berlaku dokumen serta sanksi sanksinya,” beber mantan aktivis mahasiswa itu

Elviriadi juga meminta Dinas LHK Propinsi Riau pro aktif mengusut persoalan diatas. Semua kegiatan penatausahaan hasil hutan hak, itu harus melapor pada Dinas LHK.

“Koordinasi dan crosscheck harus dilakukan Dinas LHK dan Kepala BP2HP. Saya sudah komunikasi ke Ibu Menteri Siti Nurbaya di Jakarta. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan dan kinerja, pejabat terkait digugat pidana Kehutanan karena turut serta (delic dolus) menabrak aturan yang berlaku,” pungkas peneliti gambut yang istiqamah gundul kepala demi nasib hutan.***

Sumber : sinkap.info


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Prabowo Subianto: Saya jadi Menhan karena Pak Luhut
  • Sekda: Pemko Bakal Hadirkan Produk UMKM Unggulan di Indonesia City Expo
  • Polda Metro Jaya Tahan Roy Suryo Terkait Kasus Meme Stupa Candi Borobudur
  • PPP: Sikap Jokowi Tunjukkan Dukungan untuk Ganjar
  • Delapan Ribu Guru Honor Akan Jadi P3K, Gubri Minta Tingkatkan Kualitas
  • Diduga Camat Palika Rohil Lakukan Pungli ke Pengusaha Ribuan Hektar Sawit Ilegal
  • Komisi II DPR Ingatkan ASN agar Tak Terlibat Politik Praktis
  • Anies Canangkan Rumah Sehat Untuk Jakarta, PDIP: Urgensinya Apa?
  • Kalah dari Malaysia, Biaya Konservasi Hutan Indonesia Tak Sampai Rp15 Ribu per Hektare
  •  
     
     
    Senin, 01 Maret 2021 - 18:59:09 WIB
    USB Peroleh ISO 9001 dan 21001
    Sabtu, 23 Oktober 2021 - 13:02:12 WIB
    Jokowi Minta Reformasi LADI, Ketua Komisi X DPR: Momentum Perubahan
    Selasa, 17 Mei 2022 - 13:12:04 WIB
    Harga Sawit Anjlok, Gubernur Riau Lapor ke Presiden
    Jumat, 18 Juni 2021 - 09:06:47 WIB
    Kemendagri Rilis Daftar Pemda Berkinerja Rendah, Apakah Daerahmu Termasuk?
    Minggu, 16 Februari 2020 - 11:01:56 WIB
    Empat Terdakwa Perkara Shabu 52 Kg dan Pil Ekstasi 23 Ribu Butir Divonis Seumur Hidup
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 12:13:28 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Bersama Masyarakat Desa Humenesiheneasi
    Kamis, 21 Mei 2020 - 09:17:05 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kodam IV/Diponegoro Terima Bantuan Telur Untuk Dapur Umum TNI-Polri
    Kamis, 09 April 2020 - 12:51:02 WIB
    Menjamurnya Gelper Berbau Judi Kian Marak
    Dimusim Wabah Corona Judi Gelper Tetap Operasional
    Selasa, 30 Maret 2021 - 14:45:10 WIB
    Langsung Jadi CPNS BPS, Ini Gaji Lulusan Kedinasan STIS
    Selasa, 23 November 2021 - 13:54:04 WIB
    Personil Lanud Sugiri Sukani, Terima Sosialisasi Doktrin Swa Bhuana Paksa dan Jukgar Sunbitdok Dari
    Selasa, 23 Maret 2021 - 15:48:14 WIB
    Bu Kades Dan Staf Digrebek Tanpa Busana
    Rabu, 18 Agustus 2021 - 09:01:20 WIB
    Detik-Detik Proklamasi ke-76 Kemerdekaan RI di Serdang Bedagai Berlangsung Khidmat
    Minggu, 27 Desember 2020 - 17:33:34 WIB
    Jabar Gelar Rapid Test Antigen di Rest Area Tol Cipali dan Cipularang
    Senin, 10 Januari 2022 - 12:48:56 WIB
    PDIP Berhasil Jadi Parpol Terbesar & Konsisten Perjuangkan Rakyat Kecil
    Rabu, 07 April 2021 - 21:14:26 WIB
    Pemkot Lanjutkan Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Cimahi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved