Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada 6 Janurari 2021, sebagai tindak lanjut dari ke">
Kamis, 30 Juni 2022  
 
Mendagri Tetapkan Instruksi Pengetatan PSBB

Rahmad | Nasional
Kamis, 07 Januari 2021 - 16:37:20 WIB


TERKAIT:
   
 

JAKARTA | TIRASKITA.COM - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada 6 Janurari 2021, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah memberlakukan pengetatan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kepala Pusat Penerangan (kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan dalam penyataan resminya, Kamis (7/1/2021) mengatakan, "eskalasi penyebaran Covid-19 kian naik dan belum menunjukkan tren penurunan, sehingga sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi,".

Benni menjelaskan, instruksi dalam Inmendagri tersebut meliputi:

Pertama, ditujukan kepada gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Barat dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah kabupaten Bogor, kab. Bekasi, kota Cimahi, kota Bogor, kota Depok, kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya, gubernur Banten dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah kab.Tangerang, kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, gubernur Jawa Tengah dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyuwas Raya dan kota Surakarta serta sekitarnya, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Yogyakarta, kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul, kabupaten Sleman, dan kabupaten Kulon Progo, gubernur Jawa Timur dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, dan Malang Raya, serta gubernur bali dengan prioritas wilayah kabupaten Badung, kota Denpasar dan sekitarnya.

"Beberapa daerah ini dan wilayah prioritasnya diinstruksikan untuk mengatur pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19," kata Benni.

Kedua, pembatasan sebagaimana dimaksud meliputi; Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work Form Office sebesar 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; Melaksanakan kegiatan belajar/mengajar secara daring/online; Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25%) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/bawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran, sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

"Untuk kegiatan konstruksi, diizinkan untuk beroperasi 100% dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sedangkan untuk tempat ibadah, tetap diijinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%, tentu dengan protokol kesehatan yang lebih ketat," jelas Benni.

Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud, daerah tersebut juga diminta untuk lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan), di samping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).***

Sumber : Goriau.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Plt Wali Kota Cimahi: Hari Anti Narkotika Internasional, Perangi Narkoba Demi Masa Depan Bangsa
  • Polda Jabar Himbau HIMNI Ikut Membantu Kamtibmas
  • HANI 2022 “KERJA CEPAT KERJA HEBAT BERANTAS NARKOBA DI INDONESIA"
  • 651 Hektare Lahan di Riau Terbakar pada Semester Pertama 2022
  • Di Usia 238 Tahun, Pj Wali Kota Sebut Pekanbaru Telah Menjelma Jadi Metropolitan
  • Meriahkan Hari Jadi Pekanbaru, Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab dan Display Drumband IPDN
  • Terkesan Arogansi, Wali Murid Kecewa Terhadap Panitia Penerimaan Siswa Baru SDN 44 Pekanbaru
  • Dalami Subtansi Raperda Penyelenggaraan Perempuan Pansus V Kunjungi DP3AKB Jateng
  • Pemkot Cimahi Gelar Upacara Peringatan HUT Kota Cimahi Ke -21
  •  
     
     
    Senin, 26 April 2021 - 11:15:35 WIB
    Polresta Pekanbaru Ringkus Pelaku Penyerangan Petugas Dan Pengerusakan Mobil Dinas Kanwil Ditjen Bea
    Selasa, 26 Januari 2021 - 21:31:45 WIB
    235 Sekolah di Bengkalis Belajar Tatap Muka Terbatas
    Minggu, 07 Juni 2020 - 09:10:10 WIB
    Turun Dari 10 Desa Tinggal 3 Desa Lokus Stunting, Bupati Inilah Bentuk Komitmen Kita
    Jumat, 01 Mei 2020 - 08:25:07 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ketua Garuda DPD Garuda Sakti -LAI Provinsi JABAR Henny H Latuheru Himbau Semua Pihak
    Jumat, 04 Desember 2020 - 12:11:45 WIB
    Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100
    Selasa, 05 April 2022 - 09:16:44 WIB
    Sambut Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kampar Gelar Apel Penertiban Pedagang
    Kamis, 10 Juni 2021 - 15:00:43 WIB
    Riau Minta Bantuan Kapal Patroli ke KKP untuk Pengawasan Illegal Fishing
    Jumat, 21 Januari 2022 - 13:59:28 WIB
    Pemkot Cimahi Mulai Laksanakan Vaksinasi Booster
    Senin, 06 September 2021 - 13:40:14 WIB
    Dengan Tetap Patuhi Protkes, Kodim 1007/Banjarmasin Gelar Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
    Senin, 21 Desember 2020 - 11:28:44 WIB
    Tolak Bantu Rizieq, Ini Kata Yusril
    Minggu, 22 Maret 2020 - 17:36:12 WIB
    Bawaslu RI Diminta Evaluasi Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias Utara
    Rabu, 29 Januari 2020 - 18:59:29 WIB
    Operasikan Rute Domestik Berbasis Satelit, AirNav Efisienkan Rp.10 Miliar Per Bulan
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 21:43:11 WIB
    Masa Gratis Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Akan Habis, Pekan Depan Mulai Berbayar
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:59:55 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Akhirnya Jaksa Pinangki Di Tetapkan Jadi Tersangka
    Kamis, 06 Februari 2020 - 23:03:48 WIB
    Proses Asesmen ASN Pemprov Riau ternyata kandas akibat ditolak oleh Komisi ASN
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved