Minggu, 27 November 2022  
 
Terkait Pesan Makanan Online Haram, Wamenag Minta Belajar Fikih

Riswan L | Nasional
Rabu, 30 Desember 2020 - 11:33:24 WIB

Wamenag Zainut Tauhid. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)

TERKAIT:
   
 
Jakarta | Tiraskita.com -- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyoroti isu pesan makanan lewat aplikasi ojek online haram yang sempat berkembang berkat video viral salah seorang pendakwah di internet.

Zainut berpendapat hal ini terjadi salah satunya karena kajian fikih, terutama soal transasksi jual beli, belum dikaji secara optimal di lembaga pendidikan Islam.

"Beberapa minggu terakhir tersebar informasi di media sosial tentang ceramah seorang dai yang mengharamkan order pembelian makanan secara online yang di dalamnya mengandung bonus," kata Zainut dalam simposium yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang disiarkan akun Youtube IAEI TV, Selasa (29/12).

"Tentunya ekonom fikih pernah membahasnya. Namun, masyarakat sebagian besar hanya mengenal fikih ekonomi bay as-salam untuk sejenis jual beli yang barangnya tidak ada di depan mata. Sehingga literasi fikih ekonomi perlu terus dikembangkan," imbuhnya.

Zainut mengatakan sebenarnya fikih soal jual beli sudah tertera dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren. Namun, sering kali pelajaran ini tidak diminati para santri sehingga tidak dikaji secara maksimal.

Politikus PPP itu juga memotret fenomena fikih ekonomi di Indonesia saat ini. Menurutnya, perkembangan kajian fikih sering kali kalah cepat dibandingkan perkembangan transaksi di masyarakat.

"Kesan yang menguat saat ini, fikih ekonomi selalu datang belakangan dan memberikan legalisasi status kehalalan atau keharaman sebuah produk. Di tengah masyarakat terjadi transaksi terlebih dulu," ujarnya.

Zainut ingin pola itu diubah. Dia berpendapat kajian fikih harus bisa lebih cepat dari perkembangan zaman. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan soal haram atau halal sebuah produk.

"Sekarang harus dibalik bagaimana sebuah produk ekonomi yang akan berjalan harus dilandaskan dikonsultasikan terlebih dulu sebelum berjalan di tengah masyarakat," ujarnya.

Dikutip dari NU Online, pengharaman pemesanan makanan secara daring terkait dengan hadits yang melarang dua akad dalam satu transaksi atau istilahnya shafqatain fi shafqatin, bay'ataini fi bay'atin dan biya'un wa salafun.

Dalam konteks pesan makanan online itu, pendakwah yang mengharamkannya beralasan ada unsur utang piutang (qardlu) yang digabung dengan jual-beli.

Dalam kitab karya Ibnu Qudamah, Al-Mughni (1985) juz IV halaman 162, disebutkan bahwa bay i'inah dalam hadits itu bukan transaksi jual beli yang dilakukan dengan jalan pembeli membeli suatu produk secara kredit, kemudian menjualnya kembali dengan harga tunai.

Namun, itu terkait ibarat, bahwa transaksi dilakukan terhadap barang yang dibeli tapi belum sepenuhnya diterima oleh penjual. Barang itu sudah dijual lagi kepada pihak lain.

Jika melihat aplikasi pesan makanan itu sendiri, harga makanan sudah ditetapkan pedagang dan diketahui oleh pihak pemesan. Pihak pengemudi aplikasi pesan online itu juga tidak mengambil harga sendiri.

Dengan demikian, penggunaan prinsip ta'bir biya'un wa salafun untuk mengharamkan kasus jasa layanan pesan makanan daring itu tidak dapat dibenarkan.

"Ibarat menggunakan dalil yang bukan pada tempatnya," demikian dikutip dari NU Online.

sumber:cnn indonesia



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pj Walkot Pekanbaru Tak Pernah Minta Potong Gaji
  • Demo Tolak Kepala Rutan Samarinda, Napi Tipikor Diperiksa Yang Diduga Dalang Aksi Tersebut
  • Aset Fantastis Lukas Enembe Diendus KPK
  • Jokowi Bagikan Makanan ke Anak-anak Penyintas Gempa Cianjur
  • 6 Bulan Buron, Otak Pelaku Perusak Hutan Tesso Nilo Ditangkap KLHK dan Polda Riau
  • Polda Riau Adakan Penyuluhan dan Pengobatan untuk Pasien Ketergantungan Narkotika
  • Memanas Dugaan Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal, Ini Kata Brigjen Hendra Kurniawan
  • Keluarga Korban Penganiayaan di PT SAMS Muara Dilam Minta Pelaku Segera Ditangkap
  • Bahas Isu Krusial, Komisi III Gelar Rapat Pembahasan RKUHP Hari Ini
  •  
     
     
    Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:14:53 WIB
    Pekat IB Kota Cimahi Mengukuhkan Tingkat DPK
    Minggu, 09 Februari 2020 - 13:00:09 WIB
    Gedung Berondo, di Baserah Kembali Difungsikan
    Minggu, 20 Desember 2020 - 18:46:09 WIB
    Uu Ruzhanul Tinjau Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bogor
    Rabu, 08 September 2021 - 08:04:20 WIB
    Targetkan Kota Pekanbaru Masuk PPKM Level 2 Dalam Dua Pekan
    Kamis, 12 Mei 2022 - 08:55:21 WIB
    UPT PKB Dishub Pekanbaru Raup PAD Rp1,5 Miliar di Triwulan I
    Selasa, 13 Oktober 2020 - 18:30:17 WIB
    Diduga Tak Berizin, Satpol PP Kota Cimahi Segel Proyek Menara Telekomunikasi
    Sabtu, 23 Mei 2020 - 10:33:09 WIB
    LAWAN COVID-19
    Bupati Kampar Bersama Forkopimda Tinjau Pos Check Point Petapahan
    Selasa, 05 Januari 2021 - 15:17:50 WIB
    Bupati Inhil Soroti Kedisiplinan Para ASN di Lingkungan Pemkab
    Sabtu, 30 Januari 2021 - 21:37:19 WIB
    Hadiri Rapim Kadin Kota Cimahi,
    Plt Walikota Kota Ajak Para Pengusaha untuk Berkolaborasi Demi Memajukan Perekonomian
    Sabtu, 29 Mei 2021 - 15:08:01 WIB
    Tim Supervisi Penanganan Covid-19 Polda Riau Tinjau Pos PPKM di Kelurahan Bangkinang
    Kamis, 10 September 2020 - 11:24:14 WIB
    Dugaan Korupsi 5 Proyek Bermasalah Dinas Kebudayaan Riau
    Sabtu, 13 November 2021 - 01:51:42 WIB
    PWI Kota Cimahi Tolak Studi Komparatif
    Rabu, 09 Maret 2022 - 09:30:11 WIB
    MENANAMKAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA PEMKOT CIMAHI GELAR SOSIALISASI KETAATAN HUKUM
    Minggu, 10 Oktober 2021 - 10:41:06 WIB
    DPP GPSH Dukung Presiden RI dan Kapolri Berantas Mafia Tanah
    Senin, 20 Desember 2021 - 13:33:59 WIB
    Warga Korban Semeru Tolak Pindah ke Sumbermujur
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved