Minggu, 07 Maret 2021  
 
Poin-Poin yang Disorot dalam UU Cipta Kerja

Arif Hulu | Nasional
Senin, 12 Oktober 2020 - 19:04:54 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terus memberikan penjelasan terkait poin-poin UU Cipta Kerja yang dikhawatirkan publik
TERKAIT:
Jakarta | Tiraskita.com - Pemerintah tak berhenti memberikan penjelasan terkait poin-poin yang menjadi kekhawatiran publik, khususnya buruh, dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Mulai dari penggunaan tenaga kerja asing hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), ditegaskan tidak dibebaskan begitu saja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, untuk tenaga kerja asing, pemerintah akan memberikan syarat-syarat berbasis pada rencana penggunaan tenaga asing. Selanjutnya, untuk isu waktu kerja, tetap tak berubah sebanyak 40 jam dalam sepekan.

"Mengenai isu waktu kerja, itu tetap 40 jam. Pada ketentuan 40 jam tersebut pengusahanya dapat memilih sistem 5 hari 8 jam, atau 6 hari 7 jam," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dia melanjutkan, pekerja yang terkena PHK pun akan tetap diberikan pesangon. Pekerja juga diberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mereka bahkan diberikan pelatihan selama 6 bulan dan diberi semi bansos sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru," jelasnya.

Sedangkan terkait isu pendidikan, Airlangga kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak mengaturnya. Menurutnya, tidak ada perubahan sistem dalam pendidikan baik formal maupun pesantren dari adanya UU Cipta Kerja.

Menanggapi isu mengenai pekerja waktu tertentu yang dapat terus menerus bekerja, Airlangga menegaskan bahwa pekerja waktu tertentu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap. "Pekerja waktu tertentu hanya berlaku untuk pekerjaan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang pendek," tandasnya.

Selanjutnya, upah minimum menurutnya tetap, baik untuk upah provinsi maupun upah kabupaten/kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan ditetapkan oleh gubernur.

"Sehingga UMP menjadi batas minimal UMK. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya, demikian pula setelah UU Cipta Kerja, upahnya tidak boleh rendah dari tahun sebelumnya," pungkas dia.

Sumber : Sindonews.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Kinerja Buruk Pemerintah Kab.Garut
  • Diduga Lecehkan Institusi dan Konstitusi, Dafid Herman Minta Mayusni Talau Jangan Asbun
  • Lembaga Anti Narkotika Riau Apresiasi Kinerja Polda Riau Berantas Narkoba
  • 154 Personel Polres Kampar Divaksinasi Covid-19
  • Aktivis Minta Pemerintah Pusat Untuk Segera Membekukan Semua (Tigalisme) Kepengurusan KNPI
  • Buaya Telan Anak Umur 8 Tahun
  • Sicantik Ditangkap Oleh Den POM TNI
  • Eksekusi Lahan PT PSJ Dilanjutkan Oknum Jangan Coba-Coba Halangi
  • KPK , BPK RI Harus Periksa Proyek Pekerjaan Gapoktan Karya Mulia Anggaran Kementan RI
  •  
     
     
    Kamis, 14 Januari 2021 - 16:17:25 WIB
    Pemkot Mulai Terapkan Sanki Bagi Pelanggar Aturan PPKM
    Jumat, 10 Juli 2020 - 08:42:05 WIB
    Wapres RI Apresiasi Kesiapan Jabar Gelar Sekolah Tatap Muka
    Jumat, 13 Maret 2020 - 11:28:40 WIB
    Memerangi Narkotika khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan
    Kajari Pelalawan, Ajak LAN Perangi Narkotika di Pelalawan
    Minggu, 29 November 2020 - 10:03:06 WIB
    Senat Akademik Unpad akan Ajukan Empat Anggota MWA Unpad Terpilih ke Mendikbud
    Senin, 10 Februari 2020 - 21:45:39 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Hadiri Musrenbang Desa Dahana Hiligodu
    Kamis, 21 Mei 2020 - 21:32:26 WIB
    Pangdam IV/ Dip Bersama Kapolda Jateng Kompak
    Jumat, 29 Mei 2020 - 08:09:13 WIB
    LAWAN COVID-19
    Jawa Barat Perpanjang PSBB 14 Hari, Kecuali Bodebek , Ini Alasan nya
    Selasa, 12 Mei 2020 - 11:29:20 WIB
    LAWAN COVID-19
    Peduli Covid-19, Ruslan Tarigan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Kembali Bagikan Sembako Pada Warga
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:49:27 WIB
    BERANTAS NARKOBA
    Diduga Miliki Narkotika Jenis Sabu Dan Pil Ekstasi, Polsek Rumbai Amankan Dua Pria
    Kamis, 24 Desember 2020 - 13:46:12 WIB
    Terkait Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara Tegaskan Gibran Rakabuming Tak Terlibat
    Senin, 18 Mei 2020 - 09:28:26 WIB
    PETANI KECIL JADI KORBAN
    ” Bebaskan Pak Bongku ", Ia Ditangkap Di Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai
    Senin, 18 Mei 2020 - 22:35:29 WIB
    Fraksi PKS Nyatakan Hamdani Kader Terbaik
    Kisruh DPRD Pekanbaru, Seribu Mosi Tak Percaya, Hamdani Tetap Ketua DPRD
    Senin, 18 Mei 2020 - 20:02:00 WIB
    LAWAN COVID-19
    IPMI Bersama Kantor Advokat YP Sikumbang,Salurkan Paket Sembako Melalui Posko IWO Inhil
    Senin, 18 Mei 2020 - 23:06:48 WIB
    Masyarakat Prihatin Anggota Dewan Tidak Pro Rakyat
    27 Anggota Dewan Membuat Mosi Tidak Percaya, Begini Sikap Hamdani
    Rabu, 03 Maret 2021 - 19:40:40 WIB
    Menteri Siti Nurbaya, Dukung Polda Riau Tangani Kasus Pidana Sampah Kota Pekanbaru
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved