Selasa, 13 April 2021  
 
Pengupahan Dihitung Berdasarkan Waktu dan Hasil
Presiden: Dengan UU Cipta Kerja, Perusahaan Tak Bisa Lakukan PHK Sepihak

Arif Hulu | Nasional
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 02:29:39 WIB

JAKARTA | Tiraskita.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Presiden Jokowi, dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, mengatakan informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” kata Jokowi. Baca juga : DPR RI Dorong Pemerintah Gandeng Kelompok Buruh Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, juga dilindungi dengan adanya jaminan sosial dan kesejahteraan.

“Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarga pekerja.

Dari sisi upah,Jokowi mengatakan ketentuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan dari Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu. Baca juga : RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas, Airlangga Ucapkan Terima Kasih ke DPR

UU Cipta Kerja juga mengatur agar sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil.

“Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” kata Presiden.

Kepala Negara menganjurkan jika masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan substansi UU Cipta Kerja, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK,” ujar Kepala Negara.

Sumber : Setpres


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
  • Kapolda Banten: Sinergi Polri – Pers, Bangun Kepercayaan Publik
  • Yohanis Fransiskus Blak-blakan Soal Kebun Ilegal Seluas 2,611 Juta Hektar
  • Bupati dan Wabup Sergai Tinjau Pelaksanaan Ujian SMP
  • Kapolri: Agar Lebih Dekat Dan Memberi Edukasi Masyarakat
  • Dewas KPK Minta Pimpinan Usut dan Cari Sumber yang Bocorkan Operasi Suap Pajak
  • Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan
  • Dr.Seto Mulyadi, S.Psi.,M.Si Pinta Agar Pencabulan Anak Di Tapung Hulu Dihukum Seberat Beratnya
  • Kasus Sengketa Lahan di Pelalawan Riau Jadi Atensi Jokowi
  •  
     
     
    Selasa, 21 Juli 2020 - 08:45:00 WIB
    Bupati Serdang Bedagai Tinjau Panen Perdana Sei Nagalawan Di Kecamatan Perbaungan
    Rabu, 09 September 2020 - 15:35:40 WIB
    Aktivis : Sarankan Masyarakat Minta Instansi Tentukan Status Kawasan Sebelum Buka Lahan Pertanian
    Rabu, 22 April 2020 - 13:06:58 WIB
    Riwayat Penyakit Gula
    Kronologi Meninggalnya Ayah Sambung Angel Karamoy , Sempat Sesak Nafas
    Rabu, 07 April 2021 - 12:41:38 WIB
    Datuk Puyan Gugat Perdata PT. Morini Wood Industry
    Kamis, 16 Juli 2020 - 15:21:09 WIB
    Lido Bogor Bakal Jadi KEK Pariwisata Pertama di Jabar
    Minggu, 22 Maret 2020 - 18:13:43 WIB
    Kapolri Melarang Membuat Acara dan Melibatkan Orang Banayak Ditengah Wabah Virus Corona
    Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pembuat Keramaian
    Selasa, 23 Maret 2021 - 09:01:55 WIB
    DPRD Jabar Dukung Penuh Program KPK RI
    Sabtu, 18 Juli 2020 - 11:46:47 WIB
    Kapolri Copot Lagi Dua Jenderal Polisi Terkait Djoko Tjandra
    Jumat, 26 Maret 2021 - 19:35:59 WIB
    Pemprov Harus Miliki Kajian Perluasan Wilayah Penghasil Teh Jawa Barat
    Rabu, 17 Maret 2021 - 20:07:37 WIB
    Wagub Jabar dan Bupati Cianjur Raih Penghargaan Kepala Daerah Peduli Jurnalis
    Kamis, 09 Juli 2020 - 06:37:58 WIB
    Prihatin.....Anak Umur 14 Tahun Korban Perkosaan Malah Diperkosa Lagi Oleh Pejabat P2TP2A
    Minggu, 19 Januari 2020 - 12:14:39 WIB
    DPD GRANAT Riau, Minta Kapolres INHU Serius Tindak Bandar Narkoba
    Senin, 22 Februari 2021 - 07:40:28 WIB
    Drs.Sozifao Hia,MSi Apresiasi Penangkapan Terduga Pelaku Pembunuh Siswi SMPN Bernas
    Rabu, 24 Februari 2021 - 16:19:35 WIB
    Langgar Jam Operasional,
    Ormas Pekat IB DPW Jabar Minta Bekukan Izin Bagi Pelaku Usaha Hiburan Malam
    Minggu, 01 November 2020 - 17:24:08 WIB
    Delapan Kali Beraksi, Wanita Pelaku Hipnotis di Banjarmasin Dibekuk Polisi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved