Jum'at, 12 Juli 2024  
 
Partai Berkarya Kubu Tommy Surati KPU dan Bawaslu

Riswan L | Nasional
Jumat, 14 Agustus 2020 - 08:51:38 WIB

Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP Partai Berkarya, Martha Dinata. ANTARA/HO-dokumentasi pribadi
TERKAIT:
   
 
BERITATIME.COM, Jakarta - Partai Berkarya menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman RI, dan lembaga terkait, selain menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan Menkumham atas Munaslub Partai Berkarya yang digelar yang kepengurusan kubu Muchdi PR.

"Selain keberatan ke Kemenkumham, kami kuasa hukum juga sudah bersurat kepada institusi dan lembaga terkait lainnya seperti KPU, Bawaslu, dan lain-lain," kata Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP Partai Berkarya, Martha Dinata, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, surat-menyurat kepada KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya itu tindak lanjut upaya administrasi terkait berbagai hal yang menjadi turunan dari terbitnya SK Menkumham atas nama Muchdi PR dan Badarudin Andi Pecunang.

"Turunan dari SK itu kan menimbulkan banyak hal kepada lembaga-lembaga terkait. Makanya, kami sampaikan surat juga kepada KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi," katanya.

Dinata menyebutkan penyerahan surat kepada KPU, Bawaslu, dan sebagainya telah dilakukan pada Rabu lalu (12/8), bersamaan dengan penyampaian surat keberatan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami dari tim hukum bergerak bersama. Saya menyampaikan surat keberatan ke Kementerian Hukum dan HAM, ada yang ke KPU, ada yang ke Bawaslu, dan lain-lain," katanya.

Bersamaan dengan surat keberatan yang disampaikan, kata dia, disampaikan pula permohonan audiensi dengan menteri hukum dan HAM untuk membahas persoalan itu agar clean dan clear.

Yang jelas, dia mengatakan, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) selaku ketua umum DPP Partai Berkarya dan Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, siap duduk bersama dengan menteri hukum dan HAM untuk membahas keberatan itu.

Kepada Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, disertakan pula fakta dan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan tidak sahnya Munaslub Partai Berkarya kubu Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Muchdi PR dan Badarudin Andi Pecunang, serta kepengurusan yang dibentuk.

​​​​​​​Partai Berkarya, kata dia, menghormati aturan hukum dan perundang-undangan yang memberikan waktu bagi Kemenkumham untuk melakukan kajian atas keberatan yang disampaikan.

Ia berharap pemerintah, dalam kaitan ini Kementerian Hukum dan HAM bisa melihat persoalan itu secara lebih komprehensif, sebab sejalan dengan SK yang dikeluarkan menunjukkan bahwa Kemenkumham masih melihat dari satu sudut pandang (angle).

"Dengan bukti-bukti yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi dasar yang membuat Kemenkumham setidaknya memikirkan, bahkan bisa menarik kembali SK tersebut," kata Dinata.***

Sumber : Antaranews.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  • NasDem Usung H Bistamam - Jhony Charles bertarung di Rokan Hilir
  • BKPSDMD Kota Cimahi Sosialisasikan Permenpan RB NO 1 Thn 2023 dan PERKA BKN NO. 3 Thn 2023
  • Sekretaris Komisi lll DPRD Jabar Mengapresiasi Upaya Pemprov Dalam Berantas judi online
  •  
     
     
    Jumat, 07 April 2023 - 19:21:14 WIB
    TP PKK Kabupaten Bengkalis Berbagai 300 Paket Takjil di Simpang Mama
    Sabtu, 16 Oktober 2021 - 09:17:56 WIB
    Hakim Konstitusi: Kuasa Hukum di Persidangan MK Tidak Harus Advokat
    Sabtu, 31 Oktober 2020 - 18:26:53 WIB
    Tertinggi di Sumatera Kasus Covid-19, Ini Data Sebaran Pasien Sembuh di Riau
    Sabtu, 30 Maret 2024 - 11:26:09 WIB
    Ketua KPU Kampar Terpilih Komit Jalankan Amanah untuk Pemilu Adil dan Demokratis
    Rabu, 03 Juni 2020 - 09:28:05 WIB
    KS PTPN V Diduga Teribat Dalam Pencemaran Sungai Tersebut
    DLH Kampar Cek Lokasi Sungai Yang Tercemar Akibat Limbah
    Kamis, 21 Desember 2023 - 10:16:49 WIB
    PMI Pekanbaru Salurkan Bantuan Sembako kepada Korban Banjir di Rumbai
    Senin, 13 Juli 2020 - 12:08:00 WIB
    Cegah Paham Radikalisme dan Anti Pancasila, Ditsamapta Polda Banten Lakukan Patroli Quick Wins
    Minggu, 28 Agustus 2022 - 14:36:20 WIB
    Puluhan Pengrajin Meriahkan Festifal Kerajinan DEKRANASDA Kota Cimahi Dan DEKRANASDA AWARD Th 2022
    Selasa, 07 Juli 2020 - 23:21:08 WIB
    SOSIALISASI PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2020
    SEKJEN KUMHAM : NOTARIS SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENGAWASAN BERADA DI GARDA TERDEPAN
    Senin, 01 Maret 2021 - 12:15:59 WIB
    Babinsa Koramil 07 Alasa Melaksanakan Komunikasi Sosial Bersama Masyarakat Secara Terus-menerus
    Jumat, 21 April 2023 - 14:35:37 WIB
    Dandim 0620/Kab Cirebon Cek Pospam Arus Mudik/Balik Lebaran 1444 H
    Senin, 06 April 2020 - 10:06:24 WIB
    Kepergian Wakajagung Meninggalkan Kesediahan
    Korps Adhyaksa Berduka, Wakajagung Dimakamkan
    Rabu, 17 Februari 2021 - 10:02:14 WIB
    Uu Ruzhanul Sosialisasikan Perda Pesantren di MAN 1 Kota Bandung
    sabtu, 26 Juni 2021 - 22:11:34 WIB
    Biadab Sekali, Kalinus Zai Tewas Akibat Dilempar Dari Mobil Avanza
    Selasa, 21 Mei 2024 - 15:57:37 WIB
    Dandim dan Forkopimda Kab Cirebon Lainnya, Sambut Kunker Danrem 063/SGJ
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved