Senin, 26 Februari 2024  
 
MENTERI EDHY : PERMEN KP HARUS BERDASARKAN KAJIAN ILMIAH

Riswan L | Nasional
Kamis, 06 Februari 2020 - 10:58:32 WIB


TERKAIT:
   
 
JAKARTA,  Tiraskita.com - Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP) menggelar konsultasi publik perdana di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, hari ini.  Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy menegaskan bahwa kebijakan KKP seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diterbitkan harus berdasarkan kajian ilmiah.

Sebelum diluncurkan ke publik, sambung Menteri Edhy, draft kebijakan nantinya akan diserahkan ke Menteri Koordinator dan Presiden lebih dulu. "Jadi intinya, semua yang kami keluarkan harus berdasakan hasil riset dan kajian, bukan kepentingan satu dua orang saja,” tegas Edhy.

Menteri Edhy menjelaskan, acara konsultasi publik kali ini adalah untuk mendengar masukan dari nelayan kecil hingga pelaku usaha, sebelum kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dikeluarkan. Sebelum ini, pihaknya juga sudah menggelar FGD dengan melibatkan para ahli.

Konsultasi Publik dengan tema "Bergerak Cepat untuk Kesejahteraan Keadilan dan Keberlanjutan" diikuti oleh perwakilan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Acara dipandu oleh Effendi Ghazali, yang merupakan Ketua KP2 KKP.

Tim KP2 menerima banyak masukan dari nelayan, pembudidaya dan stakeholder perikanan lainnya. Salah satu masukan yang disampaikan adalah tentang larangan penangkapan benih lobster (benih) sesuai Permen KP No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Rata-rata mereka meminta permen tersebut dicabut, karena selain mematikan pecaharian nelayan, juga jadi ajang pungli.

Sucipto, nelayan tradisional asal Banyuwangi mengaku penerapan permen larangan menangkap lobster berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan. "Saya ingin menyampaikan, sejak adanya larangan menangkap benih lobster, sangat menyengsarakan nelayan. Ada 1.000 lebih nelayan tradisional di Bayuwangi yang kehilangan mata pencarian," ujar Sucipto di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Setelah tak lagi menangkap benih lobster, Sucipto beralih menjadi nelayan andon. Dia mencari ikan sampai perairan Malang hingga Bali. Ada ironi yang muncul, sedikit banyaknya hasil tangkap bergantung kepada musim namun sering kali saat musim ikan, harganya justru jatuh.

"Hasil tangkapnya gimana? Ikan itu musiman pak, sekali musim ikannya sama semua di Pulau Jawa, jadi harga pun turun," urainya.

Mengenai larangan penangkapan benih lobster agar tidak punah, dia punya argumen sendiri. Menurutnya, benih lobster dibiarkan di alam justru potensi hidupnya sangat kecil. Benih lobster termasuk makanan favorit bagi predator. "Kalau misalnya benih lobster itu kuat hidup di alam, laut itu isinya lobster semua. Kapal pun tidak bisa lewat. Tapi kan faktanya enggak gitu," ujarnya.

Dia mengetahui benih lobster sangat banyak jumlahnya karena melihat langsung biota laut tersebut. Paling banyak, nelayan di Banyuwangi bisa menangkap sekitar 5.000 benih secara tradisional. "Alat kami tradisional pak, tidak merusak. Banyak yang bisa ditangkap tapi banyak juga yang lepas," akunya. 

Pengakuan lain disampaikan Untung, nelayan tradisional asal Tulungagung, Jawa Timur. Menurutnya, larangan penangkapan benih lobster tidak hanya membuat penghasilannya menurun dratis, tapi juga jadi objek pungli oleh oknum tertentu. "Teman saya ditangkap, pak. Fair saja, dia diminta bayar Rp200 juta kalau mau bebas. Coba bayangkan kalau Rp200 juta itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak nelayan," sesalnya.

Untung berharap, KKP segera mencabut aturan larangan menangkap benih lobster, karena ini akan berbanding lurus dengan pendapatan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sektor itu. "Pak, nelayan kecil senang penangkapan benih lobster dibebaskan saja. Karena dengan adanya penangkapan itu, anak kami bisa kuliah, bisa sampai pendidikannya tinggi. Kami juga mau mereka sekolah pak, jadi orang nantinya," pungkas Untung.

Berdasarkan data di KKP, benih lobster di perairan Indonesia memang sangat melimpah. Jumlahnya mencapai sekitar 12,35 miliar benih per tahun. Wakil ketua Bidang Riset dan Pengembangan KP2 KKP, Bayu Priambodo mengaku potensi hidup benih lobster di alam memang sangat kecil, yakni 1:10.000. Artinya, dari 10.000 benih yang punya potensi hidup hingga besar adalah satu ekor saja. "Begitu induk-induk lobster menetaskan telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus, dan mekanisme alam regional," aku Bayu.

Sehingga, menurut peneliti lobster ini, bila benih-benih tersebut tidak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, akan mati sia-sia. Cara memanfaatkan paling efektif adalah dengan membudidayakan (pembesaran) lobster. Menurutnya, pelarangan sebaiknya hanya untuk lobster bertelur. "Prinsip utamanya jangan ganggu indukan yang ada telurnya. Kalau ambil induk, itu mempercepat kepunahan," aku Bayu.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri mengaku ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan benih lobster. Pertama akan membudidayakan (pembesaran) lobster, pengembangbiakan benih (hatchery), restocking, dan ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali. "Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja," aku Rokhmin.

(Rls:Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Komisi II : Dorong Sosialisasi dan Promosi Laboratorium Kimia Agro di Kab Bandung Barat
  • Kodim 0620/Kab Cirebon Gelar Donor Darah, Peringati HUT Persit KCK
  • Transformasi Pelayanan Digital Targetkan Pelayanan Ke Publik Di Kota Cimahi
  • Penggarong Uang Rakyat Pemkot Surabaya Diduga Kebal Hukum
  • Komisi II DPRD Jabar: Solusi Terbaik guna Tingkatkan Ekonomi, Kawal Komoditas Ikan Air Tawar DiJabar
  • Wakil Ketua DPRD JABAR Achmad Ru'yat Mengapresiasi Kinerja KPU Kab Bogor
  • Pj. Wali Kota Cimahi Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat
  • TPS Rawan Bencana Di Jabar Harus Di Perhatikan
  • Kelangkaan & Mahalnya Harga Beras Di Jabar; Komisi ll DPRD JABAR Harus Di Investigasi
  •  
     
     
    Selasa, 17 November 2020 - 09:10:58 WIB
    Ridwan Kamil dan Tujuh Kepala Daerah di Jabar Sepakat Kembangkan Rebana Metropolitan
    Jumat, 05 Februari 2021 - 20:53:58 WIB
    Terkait Korupsi Jalan Bengkalis, KPK Tahan Komisaris dan Direktur PT ANN
    Jumat, 24 Juli 2020 - 08:52:14 WIB
    Manfaatkan Potensi Dirgantara, Spotdirga Laksanakan Kegiatan Sosialisasi serta Wasev di Lanud Sugiri
    Senin, 01 Agustus 2022 - 12:17:07 WIB
    Setor Rp14,5 Miliar ke Negara, KPK: Uang Pengganti Eks Mensos Juliari Batubara
    Sabtu, 21 Desember 2019 - 09:35:09 WIB
    Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faisal Bantu Pembangunan Mesjid
    Selasa, 23 November 2021 - 15:21:31 WIB
    Ini Nama 85 Desa di Tapteng Yang Melaksanakan Pilkades Serentak 20 Desember 2021
    Rabu, 11 Maret 2020 - 08:36:41 WIB
    Voucher Kartu Internet Telkomsel Kosong
    Kartu Voucher Paket Data Telkomsel Kosong, Konsumen Kecewa
    Selasa, 24 Desember 2019 - 08:48:23 WIB
    Warga Bisa Lapor Kabareskrim Melalui Medsos, Ini Alamat Akunnya
    Senin, 24 Januari 2022 - 08:26:48 WIB
    Anggota DPRD Jabar H Arip Rachman Lakukan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
    Kamis, 18 Juni 2020 - 19:04:03 WIB
    Bhayangkara Ke-74 Tahun
    Bantu Renovasi Mushola, Masyarakat Ucapakan Terimakasih Kepada Polres Inhil
    Jumat, 27 Agustus 2021 - 14:07:59 WIB
    PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Harap Bukan Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden
    Kamis, 06 Februari 2020 - 20:39:59 WIB
    Bupati Bengkalis Ditahan KPK
    Jumat, 12 Juni 2020 - 15:26:17 WIB
    Jalan Tol Jalur Pekanbaru-Rengat, Sepanjang 50 KM Berada Di Wilayah Kampar
    Selasa, 18 Oktober 2022 - 07:22:59 WIB
    Rapat Kerja Bersama Stakelholder Terkait Usulan Kerja Sama Pemerintah Pemprov Jabar Dengan Monash Un
    Kamis, 30 September 2021 - 15:07:27 WIB
    Dengan Tetap Jalankan Protkes Yang Ketat, Danwingdiktek Tutup Pendidikan Sus Pemeliharaan Landasan A
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved