Kamis, 13 Juni 2024  
 
Terkait Rendahnya Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19
Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Presiden Jokowi Dapat Masukan Yang Salah

Riswan L | Nasional
Rabu, 01 Juli 2020 - 08:48:34 WIB

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengklarifikasi soal tudingan Presiden Jokowi terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang hanya terserap 1,53% dari alokasi Rp75 triliun. Foto/dpr.go.id
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, Tiraskita.com - Komisi IX DPR mengklarifikasi soal tudingan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19
di Karena, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru menerima Rp1,960
triliun dari alokasi anggaran kesehatan yang digunakan bersama Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 itu.

Komisi IX DPR
mengadakan konferensi pers khusus seusai Rapat Kerja (Raker) dengan
Menkes Terawan Agus Putranto pada Senin (29/6) petang tadi. Komisi IX
DPR sebagai mitra kerja Kemenkes merasa perlu mengklarifikasi tudingan
Jokowi karena Menkes sendiri enggan mengklarifikasi itu.

“Jadi,
yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen ya, dari total Rp75 triliun.
Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya. Enggak bisa langsung
seperti itu (menuding serapan rendah),” ujar Ketua Komisi IX DPR Felly
Estelita Runtuwene dalam konpers di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Felly menjelaskan,
anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan memang telah mengalami
kenaikan dari Rp75 triliun menjadi Rp87,5 triliun. Tetapi, total
anggaran itu tidak hanya dikelola oleh Kemenkes, tetapi dikelola juga
oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 atau Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga dari total anggaran
tersebut, Kemenkes mengajukan Rp54,56 triliun.

“Sementara, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp25,73 triliun,” terangnya.

Kemudian,
politikus Partai Nasdem ini merinci Rp25,73 triliun yang disetujui.
Untuk pencegahan dan pengedalian COVID-19 termasuk penyediaan screening
test dan pelayanan laboratorium COVID-19 Rp33,53 miliar, pelayanan
kesehatan Rp21,86 triliun, kefarmasian Rp136 miliar, pemberdayaan SDM
kesehatan Rp1,96 triliun dan kesehatan masyarakat (kesmas) Rp229,75
miliar.

Tetapi, dari pagu anggaran yang disetujui Kemenkeu itu
yang baru masuk ke DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemenkes
hanya Rp1,96 triliun dengan realiasasi 17,6%. Dengan rincian, insentif
tenaga kesehatan (nakes) Rp331,29 miliar, santunan kematian nakes Rp14,1
miliar dan penyediaan bahan pangan tambahan nakes dan relawan dalam
proses pembahasan.

“Kemudian selebihnya anggaran Rp23,77 triliun
masih dalam proses revisi dipa. Dari Kemenkeu yang masih proses DIPA
dari Kemenkeu. Dan anggaran ini belum masuk DIPA Kemenkes sehingga belum
bisa direalisasikan.

Felly menegaskan bahwa selisih anggaran
penanganan COVID-19 di luar Rp25,7 triliun, atau sebesar Rp61,2 triliun
itu dikelola oleh Kemenkeu dan juga BNPB. Komisi IX DPR yang memiliki
fungsi pengawasan dan penganggaran merasa perlu meluruskan hal ini.
Terlebih, Kemenkes juga merupakan mitra kerjanya.

“Nah, Komisi IX
concern dengan anggaran penanganan COVID-19 yang belum optimal. Namun,
Komisi IX mengawal realisasi anggaran yang dikawal oleh Kemenkes,”
paparnya.

Dia menduga kesalahan data yang disampaikan Presiden
Jokowi itu nampaknya memang masalah informasi saja. Namun, ia tidak tahu
dari siapa siapa presiden mendapatkan masukan dan data-data tersebut.

“Karena
itu kami dari Komisi IX tentu kami harus meluruskan. Karena dianggap
kita enggak bekerja. Kita harus luruskan, kaitannya demgan pernyataan
Pak Jokowi,” tegas Felly.

“Enggak benar (tudingan ke
Kemenkes), bahwa Pak Jokowi ada yang salah. Kasihan Pak Menteri juga
enggak mau meluruskan, mungkin beda ya orang Jawa dengan yang seperti
kami-kami ini,” tutup Legislator Dapil Sulawesi Utara itu.***

Sumber:SindoNews.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tantangan Penerapan Pembelajaran Tematik Pada Sekolah Dasar
  • Pemkot Cimahi Siapkan Generasi Emas Dan Integritas Pelayanan KBKR
  • Pemkot Cimahi Resmi Meluncurkan Call Center Campernik 112
  • Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Cimahi Gelar Uji Emisi Gratis
  • Pansus DPRD Jabar Berharap Kebutuhan Petani Organik, Pemerintah Harus Hadir
  • Kabag Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin Menerima Studi Banding DPRD Sumatera Utara
  • KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
  • Personel Polresta Cirebon Raih Medali Emas Kejuaraan Karate Kapolda Cup
  • Kontes Ayam Pelung Gema Lokananta II Tingkat Kota/Kab Resmi Di Buka Pj Walikota Cimahi
  •  
     
     
    Selasa, 05 Desember 2023 - 12:22:44 WIB
    TPA Kopi Luhur Kota Cirebon Jadi Sasaran Karbak Penanaman Pohon
    Senin, 17 Februari 2020 - 18:53:06 WIB
    Istri Bintara Yonif 405/SK Berhasil Raih Gelar Doktor
    Jumat, 27 Agustus 2021 - 13:57:31 WIB
    Pelonggaran Kegiatan di Bidang Pendidikan Mengacu Kementerian Teknis
    Selasa, 02 Maret 2021 - 23:40:52 WIB
    Pemkab Inhil Serahkan LKPD Tahun 2020 ke BPK
    Rabu, 16 Desember 2020 - 15:42:09 WIB
    Uu Ruzhanul Serahkan Penghargaan Top 10 dan Top 32 Inovasi Jabar Tahun 2020
    Rabu, 08 Juni 2022 - 10:21:37 WIB
    Muhammad Jamil Berharap Perkembangan Ekonomi dan Wisata Semakin Meningkat
    Jumat, 29 Januari 2021 - 16:31:47 WIB
    Ormas Pemuda Tionghoa Ikut Desak Abu Janda Diproses Hukum atas Dugaan Rasisme
    Sabtu, 03 Oktober 2020 - 09:28:35 WIB
    Reka Ulang
    Duel Security Perumahan di Padang Tewaskan 2 Orang
    Jumat, 02 Juni 2023 - 13:08:20 WIB
    Satgas TMMD ke 116 Kodim 0319/Mentawai Gandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Beri Bantuan Bibit Ikan
    Jumat, 26 Februari 2021 - 20:58:45 WIB
    Kunjungi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Perkuat Sinergi TNI-Polri
    Sabtu, 25 September 2021 - 17:25:28 WIB
    Sinergi Dengan PMI, Lanud Maimun Saleh Laksanakan Donor Darah
    Selasa, 06 September 2022 - 11:46:19 WIB
    Peringati HUT TNI AL ke-77, Lanal Cirebon Bersama Pemprov Jabar Gelar Bhakti Sosial Di Pantura
    Minggu, 02 Januari 2022 - 16:07:23 WIB
    Bupati Rohil Tinjau Kapal Ilegal Fishing Hasil Tangkapan Nelayan
    Minggu, 29 Maret 2020 - 10:14:17 WIB
    KPK Diam-diam Menahan 46 Koruptor, Hendropriyono : Silent Is Golden
    Kamis, 18 Agustus 2022 - 08:59:46 WIB
    Komisi V Menerima Audensi Forum Guru Tunanetra Akses (FGTA)Jawa Barat
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved