Minggu, 28 Februari 2021  
 
Menteri Mahfud: Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

Riswan L | Nasional
Rabu, 17 Juni 2020 - 10:37:55 WIB
JAKARTA, Tiraskita.com - Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP). Pemerintah pun meminta DPR untuk lebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat itu.

"Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, dikutip Selasa (16/6).

Mahfud menjelaskan, saat ini pemerintah masih fokus terhadap penangaman pandemi Covid-19. Menurut dia, ia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) diminta untuk menyampaikan informasi tersebut ke publik.

"Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini," katanya.

Pro dan kontra timbul setelah pembahasan RUU HIP akan dilakukan di DPR. Mahfud beberapa waktu lalu menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah pandangan terhadap RUU HIP. Pemerintah berencana untuk mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 ke dalam konsiderans RUU HIP jika tahapan legislasi sudah sampai pada pembahasan dengan pemerintah.

Mahfud menjelaskan, RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam prolegnas tahun 2020. Untuk tahapan saat ini, pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya. Presiden pun belum mengirim surat presiden (supres) untuk membahasnya dalam proses legislasi.

"Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara saksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan," kata Mahfud pada webinar yang dilaksanakan Sabtu (13/6) pekan lalu.

Mahfud menyatakan, jika tahapan sudah mencapai pembahasan dengan pemerintah, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 di dalam konsiderans RUU HIP. Ia mengatakan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final karena berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

"Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham," katanya.***

Sumber:REPUBLIKA.CO.ID


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bupati Kampar Hadiri Pisah Sambut Kajari Kampar
  • Bupati dan Wakil Bupati Sergai akan Dilantik Secara Langsung
  • Putra Mantan Panglima ABRI Try Sutrisno Kini Sudah Jadi Jenderal TNI
  • Lagi.....KPK Tangkap OTT Gubernur
  • Peresmian Soft Opening Rumah Sakit Umum Baros Kota Cimahi
  • Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Cimahi
  • Uu Ruzhanul Dorong BPSK Kabupaten/Kota Perkuat SDM
  • Ridwan Kamil Paparkan Inovasi Jabar dalam Pembangunan Daerah
  • Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif
  •  
     
     
    Kamis, 26 Desember 2019 - 12:35:08 WIB
    Akibat Percaya Teman Fesbuk, Di Garap Di Hotel HP Ikut Diembat
    Kamis, 05 Maret 2020 - 13:54:23 WIB
    Arab Saudi Menunda Ibadah Haji Karna Virus Corona
    Akibat Virus Corona, Arab Saudi Batalkan Umrah Selama 1 Tahun
    Kamis, 02 April 2020 - 13:04:32 WIB
    Presiden Joko Widodo
    Jokowi Meninjau Kesiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19
    Rabu, 06 Januari 2021 - 14:43:15 WIB
    704 Sampel Swab Diperiksa, Hasilnya 160 Positif
    Selasa, 08 September 2020 - 10:26:23 WIB
    Koramil 2011/Astanajapura Kodim 0620/Kab Cirebon, Fasilitasi Wifi Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Para
    Kamis, 17 September 2020 - 17:04:32 WIB
    Kasat Narkoba Polres Dumai Melakukan Bincang Santai Bersama Ketua SULTAN
    Sabtu, 18 Juli 2020 - 11:46:47 WIB
    Kapolri Copot Lagi Dua Jenderal Polisi Terkait Djoko Tjandra
    Kamis, 25 Juni 2020 - 08:42:35 WIB
    SPRI Merasa Keberatan Atas Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Yang Kerap Menyalahkan Pers
    Sabtu, 25 April 2020 - 11:09:11 WIB
    LARANGAN MUDIK
    Jasa Marga Dukung Pemberlakuan Pengendalian Transportasi Di Jalan Tol Selama Masa Mudik Mulai 24 Apr
    Kamis, 02 Juli 2020 - 14:13:54 WIB
    Palaksa Mewakili Danlanal Cirebon, Hadiri Sosialiasi Kepada WTP
    Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:52:04 WIB
    Polri Tangkap 15 Terduga Teroris di Wilayah DKI Jakarta – Jawa Barat
    Kamis, 14 Januari 2021 - 23:02:22 WIB
    Pimpinan Dewan, Pertama Divaksin Covid-19 di Pelalawan
    Sabtu, 03 Oktober 2020 - 20:32:43 WIB
    Brimob Diterjunkan Buru Napi WN China yang Kabur dari Lapas Tangerang
    Senin, 18 Januari 2021 - 09:25:06 WIB
    Pemprov Riau Salurkan Bantuan Rp25 Miliar untuk UMKM
    Jumat, 05 Februari 2021 - 11:11:05 WIB
    Polsek Tapung Hulu Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan, 2 Lainnya Masih DPO
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved