BANGKA | TIRASKITA.COM  - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendorong petani di wilayahnya untuk menanam porang, disamping menanam tanaman industri lainnya seperti sawit dan lada.

Hal itu karena pangsa pasar porang terbuka luas.

Beberapa waktu sebelumnya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan bekerja sama dengan petani porang di Madiun.

Kerja sama dilakukan dengan PT Paidi Indo Porang meliputi perencanaan, budidaya, panen dan pemasaran.

"Nanti di Babel akan didirikan pabrik sebagai offtaker komoditi porang," kata Erzaldi, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ingin Penghasilan Rp 3 Miliar Tak Sampai 2 Tahun? Tanamlah Porang, Ini Caranya
Porang sudah jadi kebutuhan dunia

Menurut Erzaldi, satu hal yang memotivasi dirinya untuk mengembangkan komoditi porang yakni, porang sudah menjadi kebutuhan dunia.

"Mumpung komoditi ini sedang booming, kesempatan ini peluang bagi petani, tanamlah porang sebanyak-banyaknya. Pembelinya sudah ada, sekarang masyarakat tinggal pilih mau jadi petani atau jadi penonton," kata dia.

Mendukung program tersebut, pemprov Bangka Belitung juga telah mengirim rombongan studi banding ke sentra Porang, Madiun.

Saat ini tanaman porang menjadi komoditas ekspor ke negara Jepang dan China.

Harga jual rata-rata berkisar Rp 12.000 per kilogram untuk umbi basah dan Rp 55.000 per kilogram untuk umbi kering.

Baca juga: Menanam Porang Tanpa Modal, tapi Bisa Raup Untung Ratusan Juta Rupiah, Ini Rahasianya
Siapkan 1.200 hektar lahan untuk budidaya porang

Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung Juaidi mengatakan, pihaknya menyiapkan total lahan 1.200 hektar untuk ditanami porang.

Pihaknya bekerja sama dengan industri pembibitan dan pengolahan yang sudah berpengalaman.

"Tahun ini targetnya 250.000 bibit yang ditanam dalam polibek. Selanjutnya akan ada penambahan bibit yang dipesan dari Madiun," kata Juaidi di Pangkalpinang, Selasa (13/4/2021).

Dia menuturkan, pengembangan tanaman porang dilakukan melalui swadaya petani yang disokong kredit usaha rakyat (KUR).

Sehingga pemerintah tidak dibebankan secara langsung dalam segi pendanaan.

"Pemerintah memfasilitasi petani dengan industri sehingga proses budidaya dan pasar bisa sejalan," ujar Juaidi. ***

Sumber : Kompas.com