1.Kabulkan gugatan serikat pekerja tentang penetapan UMK tahun 2022

2. Batalkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Batalkan revisi UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

4. Tolak rencana revisi UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB.

5. Mendesak Pemerintah Pusat agar tidak memberatkan pekerja/buruh dan

masyarakat menengah kebawah apabila hendak melakukan revisi terhadap

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dalam tujuan untuk penghapusan

kelas BPJS Kesehatan.

Bertempat di Ruang Komisi I Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat , Kamis (16/06/2022)