Pemerintah Provinsi Riau bersama Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau
melakukan disemenisasi penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Kegiatan ini untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di
Provinsi Riau.
Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Rahmad | Riau Kamis, 04 Maret 2021 - 11:53:08 WIB
TERKAIT:
PEKANBARU | TIRASKITA.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau melakukan disemenisasi penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kegiatan ini untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Riau.
Demikian dikatakan Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, Rabu (3/3/21). Dijelaskannya, kegiatan dilaksanakan pada awal Maret lalu itu, di gelar Kantor Kanwil Hukum dan HAM Riau.
"Tahun 2020 ini, alhamdullilah sudah tersalurkan anggaran bantuan hukum kepada masyarakat kita yang tersebar di seluruh Provinsi Riau yang sedang mengalami masalah hukum di pengadilan. Maka untuk 2021 kami berharap dengan adanya penjaringan ini makin banyak OBH yang bisa memberikan pendampingan hukum untuk masyarakat Riau," kata Yan.
Menurutnya, OBH melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau nomor 3 tahun 2015, tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dimana, OBH yang sudah ada akreditasi baru sejumlah 10 OBH yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Riau.
Ada pun sebanyak 10 OBH tersebut yakni, OBH Mahatva Rokan Hilir, OBH Ananda Rokan Hilir, OBH Paham Riau, YLBHI Riau, OBH Unilak, OBH Adin Pelalawan, OBH Adin Siak, OBH FMII Kampar, OBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru serta OBH sahabat keadilan Rokan Hulu. Nama-nama OBH tersebut, dinyatakan sudah terakreditasi Kemenkum HAM.
"Ini bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam pengimplementasian UU 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum masyarakat miskin dan ditindaklanjuti dengan Perda Provinsi Riau nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Artinya disini kita identifikasi lagi organisasi bantuan hukum yang sedang diakreditasi oleh Kemenkum HAM," papar Yan lagi.
Mengenai anggaran pada tahun ini, Yan memastikan sudah tersedia. Dengan begitu, siapapun berhak mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum dari advokad secara cuma-cuma.
"Jika ada masyarakat kita tersandung hukum tapi terkendala masalah anggaran dalam menghadapi persidangan, maka pemerintah Provinsi Riau hadir untuk membantu. Harapan Pemprov Riau tentu nanti kedepannya kita tetap berkomitmen membantu masyarakat kita dalam mencari keadilan," papar Yan lagi.***
