PEKANBARU | TIRASKITA.COM  - Rencana perjalanan dinas anggota DPRD Riau ke luar negeri nampaknya harus pupus. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya alasan untuk tidak mengabulkan keinginan itu setelah Pemprov Riau menyampaikan usulan izin perjalanan dinas.

Penolakan itu dilandasi karena pemerintah masih fokus menangani Covid-19, dan tidak memandang perlu pelesir ke luar negeri di tengah pandemi. Termasuk pengalihan pos anggaran untuk menangani Covid-19.

Penjabat (Pj) Sekda Riau, Masrul Kasmy mengatakan masih banyak negara-negara di Eropa yang belum membuka penerbangan.

"Tadi saya sudah dapat kontak dari Biro Tapem, itu tidak bisa dijalankan. Karena apa, di pusat sendiri belum ada bisa kontak dengan pihak Rusia," kata Masrul Kasmy, Jumat (19/3/2021).

Untuk perjalanan dinas DPRD Riau ini APBD Riau 2021 yang dianggarkan mencapai Rp 396 miliar. Dengan rincian Rp13 miliar untuk dinas luar negeri.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan tak perlu meributkan rencana ini karena ia belum menandatangani surat dinas apa pun.

Lagi pula ia meragukan ada negara yang sudah membuka untuk dikunjungi di tengah pandemi.

"Saya kira tidak perlu diributkan. Kecuali ada anggota DPRD Riau yang berangkat keluar negeri. Sampai detik ini sebagai salah satu pimpinan, saya belum ada menandatangani SPP. Kalaupun ada negara yang buka hanya untuk diplomatik. Sementara kalau anggota DPRD statusnya dinas. Dan untuk dinas itu belum ada negara yang mau menerima," katanya. ***

Sumber  : Halloriau.com