Minggu, 19 Mei 2024  
 
Mutasi Diduga Sarat Kepentingan
Keresahan UPT di Kemenhub, Usai Pengakuan Dosa

Riswan | Nasional
Jumat, 27 Desember 2019 - 07:35:38 WIB


TERKAIT:
   
 
JAKARTA, Tiraskita.com - Kadiv Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Agus Chepy Kurniadi menilai, “pengakuan dosa” orang nomor satu di kementerian tersebut, Budi Karya Sumadi, tidak menghilangkan keresahan UPT (Unit Pelaksana Tehnis) di Kementrian tersebut. Penegasan tersebut disampaikan Chepy di Bandung, Kamis (26/12/19) terkait kisruh pelantikan jajaran Kemenhub oleh Sekjen pekan lalu.

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media, Jumat (20/12/19) “pengakuan dosa”, Menteri kesayangan Jokowi itu menyebutkan pelantikan 592 pejabat itu salah satunya mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

Alasannya, kata sang menteri, banyak laporan yang diterima sejumlah pejabat di Kemenhub yang kerap meresahkan Unit Pelayan Teknis (UPT).

Sayangnya menteri tak membeberkan penyebab keresahan itu. Dia hanya menyebut, akibat keresahan itu, ada beberapa pejabat yang dipindahkan demi mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

“Jadi, ada beberapa pejabat yang dipindahkan,” tegas menteri, sekaligus menyebut mutasi terhadap 592 itu meliputi Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menhub juga menegaskan pelantikan tersebut legal, tidak seperti tudingan banyak pihak, karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melantik

Pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono adalah merupakan perintahnya melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019. “Saat itu saya sedang sakit,” jelas menteri.

Namun di mata Agus Chepy Kurniadi, pelantikan itu aneh. Terlebih, ada dua daftar lantik yang dikeluarkan Biro Kepegawaian. Satu menyebutkan 572 pejabat yang dilantik. Sedang satunya ada 592 pejabat yang dilantik. Dan yang lebih parah ada satu jabatan eselon III diduduki 2 orang dan tiga jabatan eselon IV diduduki masing-masing 2 orang. Dan semuanya ikut di lantik

“Mana yang benar? Kok, jumlahnya berbeda ada selisih 20 orang, trus kok satu jabatan diduduki 2 orang”, tandas Chepy dengan nada tinggi.

Tak hanya itu, Chepy juga mempertanyakan klaim Kepala Biro Kepegawaian Hary Kriswanto, yang mengaku perannya hanya meneruskan usulan-usulan dari setiap direktorat jenderal. Pasalnya, dibantah orang dalam Kemenhub. Dia dituding melakukan kebohongan publik. “Hary itu tetap punya kepentingan. Bahkan diduga dia kepanjangan tangan dari oknum di Kemenhub. Itu yang tidak diketahui menteri,” jelas Chepy.

Artinya, menurut Chepy, peran sentral tetap berada di Hary yang di back up Sekjen. Dia tetap berperan, sekaligus bemper dari mutasi jabatan itu, sehingga sulit merubah kinerja yang lebih baik,” jelas Chepy, sambil berbisik menyebut Hary diisukan menjadi collector “salam tempel” dari UPT dan unit kepegawaian eselon 1 dengan dalih untuk pimpinan di Kemenhub.

“Isu itu bukan barang baru di Kemenhub yang banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia,” jelas Chepy. Apalagi kementerian itu diguyur proyek membangun infrastruktur.

“Jadi Isu itu sah saja, karena Kemenhub punya banyak proyek APBN,” ungkapnya.

Chepy mengungkap sumbernya menyampaikan kepada dirinya angka “salam tempel” dari setiap UPT antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta setiap bulan. Chepy tidak bisa membayangkan akumulasi “salam tempel” itu bila dikaitkan jumlah UPT di Kemenhub.

“Sebenarnya itu yang menjadi keresahan para UPT di Kemenhub, sehingga kinerjanya tidak optimal,” tambah lelaki asal Jawa Barat ini .

Dia menyakini, mutasi itu diduga tidak akan mengubah kinerja Kemenhub menjadi lebih optimal.
“Apa iya, dia berani mengobok-obok yang loyal dengan “salam tempel”. Kemungkinan besar tidak,” jawabnya menggeleng kepala.

Karena itu, tambah Chepy, lembaganya akan memonitor kasus yang membuat keresahan para UPT di Kemenhub.

“Kami akan terus memonitor dan memantaunya,” jelas Chepy. Lagi-lagi dia menilai mutasi tersebut bukan menyentuh substansi. Hanya sekadar lip service kepada publik. “Tapi bajunya tetap sama,” tegasnya.

Bahkan dia menjamin orang-orang yang meresahkan UPL tidak diganti, keresahan itu akan mencuat ke permukaan. Alasannya, “Apa iya Hary bekerja sendiri?” tandas Chepy tak habis pikir. “Oknum-oknum tersebut masih menebar keresahan bagi UPT”, ujarnya Belakangan tandasnya lagi, lembaganya menduga ada skenario lain yang sedang dimainkan oknum dalam rangka mencari pembenaran soal pelantikan yang kisruh tersebut.

Salah satunya, Chepy memberi contoh, dimana pejabat yang belum dilantik, sekarang dilantik oleh eselon 1, sebagaimana terjadi di Ditjen Kereta Api, Ditjen Udara serta BPSDMP. “Apa maksudnya ini ? Jika bukan untuk menutupi kesalahan dan memberi kesan seolah-olah eselon 1 menyetujui usulan pejabat yang bukan usulannya.”, pungkas Chepy.

Sumber : Indonesia


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 Di Hadapan Anggota DPRD Jabar
  • Penggunaan Digitalisasi Di Pasar Rakyat, Pemkot Cimahi Berikan Pembinaan
  • Anggota DPRD JABAR Siti Muntamah Bahas Implementasi Demokrasi hingga Karakter Pemimpin
  • Penyakit TBC Merupakan Penyakit Yang Cepat Menular, Kota Cimahi Harap Pencegahan
  • Plh. Kapuspen Kemendagri Tekankan Komitmen Keterbukaan Pengelolaan Informasi PJB
  • Pansus IV DPRD JABAR : RPJP Jawa Barat Harus Sinergi Dengan RPJP Nasional
  • Perda Disabilitas Pansus ll DPRD JABAR Kunjungi Yogyakarta
  • Kadisdik Prov Riau Tengku Fauzan Ditahan Jaksa
  • Pansus III DPRD JABAR Kunjungi Kementrian Dalam Negeri Dan BRIN
  •  
     
     
    Selasa, 15 November 2022 - 12:27:06 WIB
    Rutan Salemba Kelebihan Kapasitas, Sebagian WBP Akan Dipindahkan
    Kamis, 01 Juli 2021 - 07:10:00 WIB
    Tindak Lanjuti Instruksi Bupati, Dinkes Tapteng Tingkatkan Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi Massal
    Minggu, 27 Desember 2020 - 18:36:58 WIB
    Binsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Laksanakan Pam Perayaan Ibadah Natal
    Selasa, 15 Desember 2020 - 12:32:55 WIB
    Kapal King Richard X Tenggelam, Kemenhub Tangani Cepat Tumpahan Minyak
    Sabtu, 11 Juli 2020 - 13:02:24 WIB
    Masyarakat Desa Ini Marah dan Datangi Mapolsek Setempat
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 21:39:05 WIB
    Hari Ini Wara Lanud S Sukani Ikuti Vicon Pembekalan Dari Ibu Raksa Trianggana Tantri
    Selasa, 23 Juni 2020 - 05:29:32 WIB
    LAWAN COVID-19
    New Normal, Bupati H Suyatno: Kita Harus Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Seluruh Masyarakat
    Rabu, 22 September 2021 - 08:21:28 WIB
    PTM SMAN 1 Baleendah Digelar Karena Bagusnya Penerapan Prokes
    Selasa, 26 Oktober 2021 - 08:12:17 WIB
    Sekda Kampar Sambut Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkalis Dan Rombongan.
    Selasa, 15 Desember 2020 - 19:03:30 WIB
    Pimpinan Ponpes : Dukung Polri Tegakkan Hukum Demi Keamanan Negeri
    Sabtu, 02 Desember 2023 - 08:42:13 WIB
    Salurkan Bantuan Beras Sejahtra Daerah Tahap 4 Tahun 2023 Untuk Masyarakat Kota Cimahi
    Senin, 29 Agustus 2022 - 14:15:52 WIB
    Siap-siap! Khusus PNS Kartu Kredit Siap Pakai Mulai Bulan Depan
    Selasa, 02 Maret 2021 - 10:02:39 WIB
    Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Mengguyur Riau
    Selasa, 21 Desember 2021 - 14:24:00 WIB
    SANGAT TERAMPIL DAN KREATIF
    Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU Buat Program Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Bunga Hias
    Rabu, 03 Agustus 2022 - 07:45:42 WIB
    Sebelum Digugat Cerai, Dewi Perssik Ngaku Sempat Beli Mobil Mahal untuk Angga Wijaya
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved